JK Beberkan Pertemuan dengan Akademisi untuk Beri Saran ke Prabowo
- Jusuf Kalla mengungkap pertemuan di rumahnya saat Ramadan 1447 H bersama akademisi, profesional, dan mantan duta besar yang datang atas inisiatif sendiri untuk menyampaikan aspirasi.
- JK menegaskan tidak ada tokoh politik dalam pertemuan tersebut; seluruh peserta berasal dari kalangan akademisi dan profesional yang berdiskusi secara terbuka tanpa agenda politik.
- Pertemuan membahas saran kebijakan ekonomi, diplomasi, dan pemerintahan daerah bagi Presiden Prabowo; hasil diskusi telah diserahkan ke Kantor Presiden serta Menko Perekonomian.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), membeberkan isi pertemuannya dengan akademisi, profesional hingga mantan duta besar di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. JK mengatakan, pertemuan itu digelar pada Ramadan 1447 H.
"Saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu, itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran," ujar JK di rumahnya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
1. Tidak ada dari unsur politik
JK menegaskan, pada pertemuan itu, tidak ada unsur tokoh politik yang diundang. Menurutnya, semua yang diundang adalah para profesional.
"Mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional, tidak ada orang partai dan sebagainya, apa pun. Semua profesional dan akademisi, profesor," kata dia.
2. Bahas soal kebijakan pemerintah
Pada pertemuan itu, kata JK, membahas mengenai kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto..
Menurut JK, seluruh diskusi berlangsung terbuka dan bertujuan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah.
"Dengan niat baik untuk memberikan saran, saran kebijakan kepada Bapak Presiden. Sama sekali tidak ada apa dalam pembicaraan itu, ini kan terbuka kan pembicaraan itu, Anda sebagian hadir kan di situ? Terbuka sama sekali. Silakan itu, itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden," ucap JK.
JK mengatakan, hasil diskusi berupa saran itu juga sudah diserahkan ke Kantor Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. JK juga menunjukkan bukti penerimaan suratnya sudah dikirim.
"Ini hanya diberikan kepada dua orang dan kedua itu saya berikan kepada Menko Perekonomian. Karena ini juga menyangkut masalah ekonomi dan ini tanda terima dari kantor Pak Menko. Beliau sudah sampaikan ke saya, sudah membacanya," ujar JK.
3. Apa saja sarannya?
Lebih lanjut, JK mengatakan, saran yang disampaikan terkait kebijakan ekonomi, diplomasi hingga pemerintahan daerah.
"Itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden sebagai warga negara dalam lembaga demokrasi. Itu kita semua wajib atau ingin menyampaikan secara demokrasi, secara demokrat hal-hal yang menurut pengalaman, saya ini 20 tahun di pemerintahan dan semua juga ada bekas Dubes, bekas menteri," imbuhnya.
