Deddy Sitorus Dorong Anggaran Khusus untuk Daerah Kepulauan
Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mendorong anggaran khusus bagi daerah kepulauan dan pulau terpencil untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur serta kesejahteraan.
Kunjungan kerja Komisi II DPR ke Sulawesi Utara menyoroti persoalan yang juga dialami banyak daerah, termasuk keterbatasan keuangan, pertanahan, pengelolaan ASN, dan ketimpangan pembangunan.
DPR sedang menggodok RUU Kepulauan sebagai landasan pemerataan pembangunan, dengan usulan kebijakan afirmatif dan anggaran infrastruktur lebih besar bagi wilayah perbatasan serta pulau terluar.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong pemerintah memberikan dukungan anggaran khusus untuk pembangunan daerah kepulauan dan pulau-pulau terpencil. Menurutnya, kebijakan afirmatif diperlukan agar wilayah tersebut dapat mengejar ketertinggalan infrastruktur dan kesejahteraan.
Pernyataan itu disampaikan Deddy setelah mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, sejumlah persoalan daerah menjadi sorotan, mulai dari keterbatasan keuangan hingga ketimpangan pembangunan wilayah kepulauan.
1. Sejumlah daerah masih menghadapi persoalan keuangan dan ASN
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. (dok. Istimewa) Deddy mengatakan, persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan keuangan daerah, kebijakan pertanahan, hingga pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
“Saya kira hampir semua daerah sama masalahnya, masalah keuangan, masalah kebijakan, termasuk pertanahan, termasuk soal ASN. Kesulitan kepala daerah mengganti ASN, termasuk tertinggalnya daerah-daerah pulau terluar, pulau-pulau terpencil. Itu problem yang dihadapi bangsa ini sampai hari ini,” ujar Deddy.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pembenahan kebijakan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
2. DPR godok RUU Kepulauan untuk pemerataan pembangunan
Ilustrasi Gedung DPR Senayan. (IDN Times/Kevin Handoko) Salah satu upaya yang tengah dibahas DPR RI adalah pembentukan Undang-Undang Kepulauan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Deddy menilai, kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah kepulauan membuat kebutuhan pembangunan daerah tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia mendorong agar pembahasan kebijakan kepulauan turut mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, terutama di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
3. Pemerintah didorong beri anggaran lebih untuk infrastruktur
Politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus di depan TMP Kalibata (IDN Times/Ilman Nafi'an) Deddy menegaskan, kebijakan afirmatif diperlukan agar daerah kepulauan dan wilayah perbatasan memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu bentuk dukungan yang diusulkan adalah alokasi anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Kita sedang menggodok yang namanya Undang-Undang Kepulauan. Cuma nanti tergantung pemerintah kalau misalnya kita mendorong agar ada affirmative action dengan memberikan budget lebih untuk pembangunan infrastruktur dan keadilan daerah perbatasan, pulau terluar, ya jangan sampai pemerintahnya nolak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, daerah kepulauan berisiko terus tertinggal dibandingkan wilayah lain. “Kalau enggak, enggak pernah kekejar itu, mereka akan selalu tertinggal,” pungkas Deddy. (WEB)
