Demo Indonesia Cemas 2025 di Monas, BEM SI Sampaikan 11 Tuntutan
- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 11 tuntutan dalam demonstrasi bertajuk "Aksi Indonesia (C)emas 2025" di Patung Kuda, Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (28/7/2025).
- Kesebelas tuntutan mencakup kontroversi penguburan sejarah, dwifungsi militer, hingga penolakan RUUKUHAP.
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi bertajuk "Aksi Indonesia (C)emas 2025" di Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025) sore.
Dalam aksinya, mereka menyampaikan 11 tuntutan. Belasan tuntutan itu mencakup kontroversi penguburan sejarah, dwifungsi militer, hingga penolakan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dari pantauan IDN Times, polisi sempat menutup jalan dari arah Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan Merdeka Selatan menggunakan barrier besi. Akibatnya, mahasiswa yang baru tiba di sekitar Jalan Medan Selatan memprotes aksi aparat keamanan itu. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini ingin menyampaikan pendapat di sekitar Patung Kuda.
Terdapat 11 tuntutan yang dibawa BEM SI pada aksi hari ini, mulai dari penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam KUHAP.
Demonstrasi sempat memanas setelah mahasiswa melempari petugas menggunakan botol air mineral dan mencoret-coret pagar besi milik polisi, sekitar pukul 17.30 WIB. Mahasiswa kesal lantaran akses menuju Patung Kuda tak dibuka.
Sementara, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 1.400 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa ini.
Berikut 11 tuntutan yang disampaikan di penghujung demonstrasi:
Menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah, tolak politisasi secara untuk kepentingan elit.
Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUUKUHAP. Peninjauan pesan hingga seluruh poin kontroversial dapat diselesaikan.
Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakkan jaminan antisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya. Alokasikan peruntungan yang adil bagi masyarakat yang terampak serta tindak tegas pelaksanaan ilegal atau penambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia.
Mendesak pemerintah segera membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh.
Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan-perguruan tinggi lainnya.
Tolak dan cabut UU TNI dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat, untuk memberikan kebebasan dan transparansi kawan-kawan mereka yang masih dalam status tersangka, untuk diberi status kebebasannya.
Menaruh dengan tegas segala bentuk aktivitas dan kompromi perilaku LGBT, isu sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi dan sanksi umum yang tegas terhadap tindakan yang diangap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.
Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan dan sipil militer atau rangkap struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi Indonesia.
Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
