JIS dan TIM Disebut Salah Sejak Lahir, Gilbert: Sebaiknya Dikelola OPD
Penampakan Jakarta International Stadium yang dipakai untuk IYC 2021. (IDN Times/Sandy Firdaus)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengusulkan, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD).
Gilbert menerangkan, biaya perawatan operasional JIS dan TIM menelan biaya yang tidak sedikit. Ia menilai, sebaiknya biaya perawatan itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tak menjadi beban bagi badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kalau JIS itu bisa dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, untuk TIM bisa dikelola Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pendidikan," "ujar Gilbert dalam siaran tertulis, Minggu (6/8/2023).
Baca Juga: Anies Harap JIS Bisa Bantu Piala Dunia U-17 Sukses
1. Bisa disewakan dengan untuk keperluan komersial
Suasana JIS di malam hari. (IDN Times/Sandy Firdaus)Menurut Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness Vison 2020 WHO ini, pengelolaan di bawah OPD memungkinkan JIS dan TIM digunakan untuk kepentingan komersial.
"Jadi, penyewaan untuk keperluan komersial bisa harganya dibedakan untuk kegiatan masyarakat," katanya
Baca Juga: Sekda DKI: Pembangunan JIS, TIM sampai Velodrome Salah Sejak Lahir
2. Jakpro berorientasi untung
ilustrasi trotoar jalan ke JIS. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Ia menjelaskan, Jakarta Propertindo (Jakpro) memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT). Sebagai PT, Jakpro berorientasi keuntungan.
Menurutnya, pengelolaan lewat OPD membuat TIM bisa lebih hidup untuk kegiatan seni dan budaya. Lapangan latih JIS juga bisa lebih banyak dimanfaatkan masyarakat.
Editor’s picks
"Tidak hanya JIS dan TIM, Jakarta International Velodrome sebaiknya dikelola OPD agar harga sewa untuk warga atau atlet tidak kemahalan," ucapnya.
Baca Juga: Fraksi PDIP Ajukan Pembentukan Pansus JIS ke DPRD DKI Jakarta
3. Pengelolaan dengan biaya besar maka BUMD akan sulit memberikan dividen
Potret terkini Taman Ismail Marzuki (IDN Times/Annisa Dewi Lestari)Mantan Wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia ini menambahkan, tugas BUMN seperti PT Jakpro selesai setelah pembangunan. Jika tugasnya dilanjutkan untuk pengelolaan berbiaya besar, BUMN akan sulit memberikan dividen.
"Sebagai catatan, pengelolaan JIS, TIM maupun Velodrome oleh OPD harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan," katanya.
Baca Juga: Heru Beberkan Audit BPK terkait JIS, Ini Hasilnya
4. JIS dan TIM salah sejak lahir
Pelantikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menilai pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) merupakan kesalahan sejak awal.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," ujar Joko saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023) malam.
Menurut Joko, BUMD semestinya hanya membangun proyek milik pemerintah daerah. Dia mencontohkan proyek LRT Jabodebek yang digarap oleh BUMN Adhi Karya.
"Semestinya penugasan, seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek, itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.
Berita Terkini Lainnya
