DPR Pertanyakan Alasan Kemenhaj Kembali Pilih Syarikah Bermasalah
- Keputusan pemerintah menunjuk syarikah haji 2026 mendapat kritik keras dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
- Publik mempertanyakan dasar keputusan pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap rekam jejak penyedia layanan haji.
- Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan alasan membuat kebijakan dengan menunjuk dua syarikah untuk penyelenggara haji
Jakarta, IDN Times – Keputusan pemerintah yang kembali menunjuk dua syarikah atau perusahaan penyedia layanan ibadah haji tahun 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen. Kebijakan yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak itu dianggap janggal dan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi serta integritas proses seleksi penyedia layanan jemaah haji.
Dahnil menyebut, pemerintah menetapkan hanya dua syarikah untuk penyelenggaraan haji tahun 2026, setelah melakukan evaluasi terhadap delapan syarikah yang digunakan pada tahun 2025. Dua perusahaan yang kembali dipilih ialah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.
1. Pertanyakan alasan pilih syarikah yang bermasalah
Langkah tersebut langsung mendapat kritik keras dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, saat Rapat Kerja dengan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025). Ia menilai keputusan itu tidak sensitif terhadap catatan masalah yang sebelumnya menimpa kedua syarikah tersebut.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya tentang masalah syarikah. Karena konstituen saya juga nanya, bagaimana syarikah ini? Kok dipilih lagi? Karena kita ketahui, dua syarikah yang dipilih ini, syarikah yang bermasalah,” ujar Ansari.
2. Banyak masyarakat mengeluhkan
Ansari menegaskan, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar keputusan pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap rekam jejak penyedia layanan haji. Ia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan keterlibatan DPR dalam proses pemilihan tersebut.
“Konstituen nanya seakan-akan kami yang memilih, padahal kami tidak tahu, tidak mengetahui tentang dua syarikah ini. Mungkin ini perlu penjelasan kembali dari Menteri Haji dan Wakil Menteri kepada kami, supaya kami juga bisa memberikan penjelasan kepada konstituen kami,” tuturnya.
3. Tanggapan dari pihak Kementerian Haji dan Umrah
Saat ditemui terpisah, Dahnil menjelaskan alasan membuat kebijakan dengan menunjuk dua syarikah untuk penyelenggaraan haji 2026. Berkaca dari haji 2025 kemarin yang memilih delapan syarikah, terjadi kekacauan luar biasa.
Setelah dievaluasi akhirnya pemerintah menyepakati hanya menunjuk dua syarikah. Hal itu juga sesuai dengan masukan dari pemerintah Arab Saudi.
"Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia itu mengusulkan kami untuk hanya menggunakan maksimal dua syarikah. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, kami bersepakat untuk menunjuk hanya dua syarikah. Nah, dari hasil lelang ada sekitar 66 syarikah dan dipilihlah hanya dua ini," jelas Dahnil.
Saat ditanya soal dua syarikah yang ditunjuk untuk haji 2026 bermasalah, Dahnil menyebut, semua syarikah yang pada 2025 lalu bertugas juga punya masalah masing-masing.
"Delapan syarikah kemarin semua itu, itu punya masalah masing-masing, kesalahan yang masing-masing. Jadi banyak sekali, tapi kalau diurut-urut begitu, justru kami memilih dua syarikah yang terbaik dari masing-masing punya masalah," tegas dia.
Dahnil memastikan, pemilihan dua syarikah ini tidak ada intervensi atau kepentingan apapun.
"Jadi dari delapan syarikah kemarin itu semuanya, DPR juga bersepakat, semuanya punya masalah masing-masing, ada yang sangat krusial masalahnya, kemudian ada yang masalahnya ringan. Itulah kemudian dari hasil seleksi tim pengadaan kami, yang dua ini yang menurut mereka terbaik," imbuh dia.
