DPR Soroti Kematian Siswa SMK karena Sepatu Sempit: Sekolah Harus Peka
- Komisi X DPR RI menyoroti kematian siswa SMK di Samarinda akibat dugaan sepatu sempit dan menilai sekolah perlu lebih peka terhadap kesejahteraan serta kondisi sosial-ekonomi peserta didik.
- Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan perlunya evaluasi penyaluran bantuan sosial dan pendataan keluarga miskin agar kasus serupa tidak terjadi akibat keterbatasan akses program pemerintah.
- Pemerintah mendorong perangkat desa dan sekolah memperkuat sistem deteksi dini serta pemetaan kondisi ekonomi, kesehatan, dan psikososial siswa untuk mencegah risiko yang mengancam anak-anak.
Jakarta, IDN Times - Komisi X DPR RI menyoroti kasus meninggalnya seorang pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Mandala Rizky Syaputra (16) karena sakit yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, dugaan sepatu menjadi pemicu kematian Mandala Rizky harus ditelaah secara medis. Namun, ia mengakui, persoalan pendidikan tidak selalu berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan aspek kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.
"Kami memandang peristiwa ini sebagai alarm penting bagi sistem pendidikan nasional untuk lebih peka terhadap kesejahteraan peserta didik secara utuh," kata Lalu kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
1. Sekolah harus bisa deteksi kondisi ekonomi siswanya
Anggota Fraksi PKB DPR RI itu meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi perlindungan sosial, seperti layanan kesehatan berbasis sekolah (UKS), serta integrasi dengan program perlindungan sosial.
Di sisi lain, ia juga mendorong sekolah bukan hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga harus memiliki mekanisme deteksi dini terhadap kondisi kesehatan dan sosial siswa, termasuk memastikan tidak ada peserta didik yang mengalami keterbatasan perlengkapan dasar.
"Kasus ini menegaskan kerentanan yang lebih dalam, yaitu keterbatasan ekonomi yang membuat kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi secara layak, serta kemungkinan keterlambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya bisa mencegah kondisi memburuk," kata dia.
2. Dorong evaluasi penyaluran bansos
Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifah Fauzi mengatakan, peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kejadian ini menjadi perhatian serius dan karena itu perlu di evaluasi secara menyeluruh” kata Arifah Fauzi, dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).
Ia mengatakan akar permasalahan ini harus ditelusuri mulai dari aspek administrasi kependudukan yang berpotensi keluarga Mandala tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Arifah juga mempertanyakan apakah keluarga Mandala juga terkendala akses program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
"Kasus ini sangat menyayat hati, masih ada anak-anak Indonesia yang harus berjuang dalam keterbatasan demi memperoleh hak pendidikannya," kata dia.
3. Menteri PPPA minta perangkat desa lebih peka
Arifah menegaskan, selain penanganan kasus, penguatan sistem pencegahan juga menjadi hal penting. Ia mengajak seluruh pihak untuk menguatkan ekosistem perlindungan anak yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurut dia, perangkat desa/kelurahan juga berperan dalam pendataan warganya terhadap akses perlindungan sosial. Ia juga mendorong perangkat desa agar lebih peduli terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitarnya.
"Lingkungan sekolah memiliki peran sentral dalam mendeteksi dan merespons kondisi siswa. Pemetaan kondisi ekonomi, kesehatan, serta psikososial siswa perlu dilakukan secara berkala oleh pihak sekolah,” kata dia.
