Partai Gema Bangsa Usul Skema Ambang Batas Fraksi Diterapkan pada Pileg 2029
- Partai Gema Bangsa mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen dan menggantinya dengan skema ambang batas fraksi untuk Pemilu Legislatif 2029 agar suara rakyat lebih terwakili.
- Skema ini dinilai menjaga keseimbangan representasi dan efektivitas DPR, memberi peluang partai kecil tetap hadir tanpa menambah jumlah fraksi berlebihan di parlemen.
- Gema Bangsa tengah merapikan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan serta fokus pada sosialisasi isu-isu anak muda dan kelompok kritis demi memperkuat basis dukungan di Jakarta.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menilai, aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) semestinya sudah tidak berlaku. Partai anyar ini mengusulkan agar skema atau mekanisme penerapan ambang batas fraksi bisa diterapkan saat Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2029.
"Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemiku 2024 lalu, ada 18 juta suara partai non-parlemen yang tak terkonversi menjadi kursi," kata Rofiq saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD se-Jakarta di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
1. Skema ambang batas fraksi dinilai mampu menjaga keseimbangan
Adapun sejumlah partai di Senayan ada yang mengusulkan parliamentary threshold sebesar 2 persen, tetap 4 persen, hingga 7 persen. Angka ini masih jadi perdebatan seiring dengan Revisi Undang-Undang Pemilu. Baleg DPR telah memasukan RUU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026.
Revisi aturan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.
Rofiq menjelaskan, skema factional threshold atau ambang batas fraksi mampu menjaga keseimbangan antara representasi dan efektivitas kelembagaan.
"Semua suara dihitung. Parlemen juga efektif karena tak semua partai otomatis membentuk fraksi. Malah saya tantang, berani nggak partai di Senayan menyepakati ambang batas fraksi, misalnya bisa membentuk fraksi jika memenuhi 10 sampai 15 persen kursi," kata dia.
2. Tidak akan banyak fraksi di DPR, partai kecil punya peluang representasi
Dengan skema ini, tak akan banyak fraksi di DPR. Partai kecil juga masih memiliki peluang terepresentasi tanpa dibatasi dengan bikin fraksi gabungan.
Skema ini mirip dengan yang pernah diterapkan DPR hasil Pemilu 1999 dan 2004. Di tingkat DPRD, pendekatan ambang batas fraksi juga masih berlaku.
"Jadi dihapus saja ambang batas parlemen. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih tak hilang, fragmentasi politik di parlemen dapat terkendali," tuturnya.
3. Gema Bangsa siapkan struktural dan sosialisasi yang tidak monoton
Dalam kesempatan itu, Ketua DPW Gema Bangsa DKI Jakarta, Charles Panji Dewanto menyatakan, pihaknya bakal segera merapikan struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan.
"Sebelum Rapimnas yang rencananya Agustus, semua struktur hingga ke kecamatan akan rapi dan terbentuk. Sekarang ini sudah berproses. Karena DPW Jakarta adalah jendela utama DPP, kami akan bergerak massif," kata Panji.
Dikatakan Panji, generasi Z mayoritas menempati jabatan di struktur DPW hingga DPC Gema Bangsa DKI.
"Dalam sosialisasi, kami memilih isu-isu yang menjadi konsen anak muda. Kami juga akan menggandeng kelompok kritis seperti mahasiswa, akademisi untuk mendiskusikan persoalan riil di DKI," ujarnya.
Sementara, Waketum Partai Gema Bangsa Abdul Kholiq mengingatkan, DPW DKI adalah jendela DPP. Kalau DKI baik, DPP akan baik. Ia berharap, pengurus di DKI terus semangat dan meningkatkan kapasitas SDM.
"Loyalitas ada, integritas ada, lengkapi dengan kapasitas, hadi lebih pintar, literasinya ditingkatkan. Merit sistem harus menjadi semangat dan sistem penggerak partai ini," kata Abdul.
Kemudian, Waketum Gema Bangsa Joko Kanigoro mengingatkan, Gema Bangsa lahir di tengah kepercayaan publik terhadap parpol yang amblas. Parpol yang baru lahir ini, tak boleh membiarkan persepsi buruk publik itu dengan kerja-kerja prosedural.
"DKI 90 persen masyarakat urban, prural dan egaliter. Tak ada darah biru politik, tak seperti di Jabar, Jatim, dan Jateng. Gema Bangsa punya peluang besar di sini," tuturnya.
Di tengah krisis kepercayaan atas parpol, dia yakin Gema Bangsa mudah melakukan penetrasi di Jakarta. Pertama, dimulai dengan masuk ke kampus dan masyarakat kritis. Joko meminta, Gema Bangsa harus hadir dan mau diuji publik. Buktikan partai ini egalitarian dan desentralistik.
"Kampanyenya jangan usang. Jakarta masyarakat kritis. Mulai sekarang kader identifikasi kampus, kelompok profesional, aktivis. Buka ruang dan dialog publik dengan masyarakat urban. Cari tahu problem utama warga seperti lapangan pekerjaan dll," imbaunya.
