Gerindra Gabung Pemerintah? PKB: Dukungan pada Jokowi Semakin Besar
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan semua keputusan soal kursi menteri berada di tangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab pemilihan menteri kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Pernyataan Karding tersebut menanggapi perihal isu Partai Gerindra mendapat penawaran kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II. Namun, Gerindra menyatakan belum memenuhi tawaran tersebut, dan komunikasi politik yang terbangun selama ini baru menyampaikan program kerja untuk pemerintahan Jokowi ke depan.
1. Jika Gerindra masuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dukungan di Parlemen semakin besar
Karding mengatakan penentuan jatah kursi Kabinet Kerja semua tergantung di tangan Jokowi. Apabila memang presiden mengajak Gerindra masuk ke pemerintahan, dia menilai dukungan terhadap pemerintah akan semakin besar.
"Pada prinsipnya tergantung Pak Jokowi. Intinya, Beliau tentu sudah mempertimbangkannya, sisi positifnya. Maka dukungan yang besar kepada pemerintah akan memungkinkan pemerintah lebih produktif," ujar Karding kepada IDN Times, Selasa (8/10).
2. Gerindra diminta sebutkan siapa pihak Istana yang menawarkan jabatan kabinet
Sementara, Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin menganggap tak ada tawaran menteri dari Istana kepada Gerindra. Dia pun meminta Gerindra memperjelas siapakah orang Istana yang menawarkan jabatan menteri di Kabinet Kerja.
"Kalau Istana, Istana siapa yang tawarin? Jangan GR dulu supaya membuat publik jadi tidak jelas. Ngomong dong jelas-jelas, siapa yang nawarin dia," kata Ngabalin, Selasa (8/10).
Menurut Ngabalin, hanya Jokowi yang memiliki hak untuk memilih menterinya di Kabinet Kerja. Pertimbangan lainnya, kata dia, Jokowi pasti akan meminta masukan kepada wakil presiden dan partai Koalisi Indonesia Kerja.
"Mungkin pertimbangan presiden akan bicara dengan wakil presiden, mungkin pertimbangan presiden akan bicara dengan partai koalisi. Jadi gak usah lempar-lempar isu gak jelas, gak karuan gitu. Ngomong aja siapa yang tawarin dia," ujar dia.
3. Koalisi Indonesia Kerja meyakini Jokowi akan berkomunikasi terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan soal Kabinet Kerja
Senada dengan Karding, Sekretaris Jenderal Arsul Sani mengatakan penentuan menteri di Kabinet Kerja adalah hak prerogatif Jokowi. Menurut dia jabatan menteri bukan soal menerima atau tidak menerima, namun ia yakin Jokowi akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan partai koalisi sebelum mengambil keputusan.
"Partai-partai KIK (Koalisi Indonesia Kerja) percaya bahwa Pak Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal, sebelum memutuskan menambah anggota koalisinya, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai KIK," ucap Arsul kepada IDN Times, Rabu (9/10).
4. Gerindra membantah tudingan minta jatah menteri pada Jokowi
Partai Gerindra sebelumnya disebut-sebut meminta jatah tiga kursi menteri di Kabinet Kerja ke Jokowi. Namun, Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan itu.
"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, Beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil seperti dilansir kantor berita Antara, Sabtu (5/10).
Prabowo, kata Dahnil, sejak awal tidak pernah berbicara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun. "Dalam setiap pertemuan, Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain, termasuk Ibu Megawati, Beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri."
"Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun posisi, baik dalam pemerintahan atau oposisi, Beliau menawarkan konsepsi," lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
