ITDP: Mandat Transportasi Publik Harus Jelas Agar Jadi Prioritas
- ITDP Indonesia menilai mandat transportasi publik harus diperjelas agar mendapat prioritas setara dengan sektor pendidikan dan kesehatan dalam perencanaan serta pendanaan daerah.
- Lemahnya koordinasi antarwilayah dan keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan utama pengembangan transportasi publik, terutama di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek.
- Deliani Siregar menegaskan pentingnya menjadikan transportasi publik sebagai fondasi mobilitas perkotaan melalui kebijakan kuat dan kolaborasi lintas sektor demi sistem yang inklusif dan berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times - Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menilai mandat untuk transportasi publik di Indonesia harus jelas agar menjadi prioritas seperti bidang lainnya.
Hal itu disampaikan Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Menuju Transisi Energi Transportasi yang Berkeadilan di Indonesia.'
Menurut Deliani, transportasi publik tidak masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM) seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, anggaran transportasi kalah bersaing dengan sektor lain dalam proses negosiasi anggaran daerah.
"Penguatan mandat ini penting agar transportasi publik dapat direncanakan dan didanai secara lebih konsisten, tidak hanya bergantung pada prioritas jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari layanan yang dibutuhkan masyarakat," ujar Deliani dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).
1. Tanpa mandat jelas, transportasi publik akan selalu kurang prioritas
Menurut Deliani, peran transportasi publik dalam mobilitas masyarakat sangat penting. Dengan demikian, posisinya juga harus diprioritaskan agar bisa membantu warga dalam menjalankan aktivitasnya.
"Tanpa mandat yang jelas, transportasi publik akan selalu berada dalam posisi yang kurang prioritas, padahal perannya sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan produktivitas kota," kata dia.
2. Lemahnya koordinasi antarwilayah
Selain itu, kata dia, lemahnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan transportasi metropolitan menjadi masalah lainnya.
"Di kawasan Jabodetabek misalnya, perluasan layanan TransJakarta ke kota penyangga kerap terhambat oleh perbedaan kewenangan, ketidaksepakatan pembiayaan antardaerah, hingga ketidakjelasan siapa yang memimpin koordinasi," kata dia.
Menurut Deliani, di sisi pembiayaan, daerah-daerah di luar Jakarta menghadapi hambatan struktural yang serius.
Selain keterbatasan APBD, banyak daerah yang belum memiliki kapasitas teknis untuk mengakses skema pembiayaan kreatif seperti Land Value Capture (LVC) atau green financing.
"Sementara itu, mekanisme sertifikasi karbon untuk sektor transportasi di Indonesia hingga kini belum tersedia, menutup salah satu potensi sumber pendanaan yang sudah dimanfaatkan negara lain," ujar dia.
3. Transportasi publik harus jadi fondasi utama
Deliani berharap, ke depannya transportasi publik di Indonesia harus jadi fondasi utama mobilitas perkotaan.
Hal itu harus ditopang dengan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor.
"Ke depan, transportasi publik perlu diposisikan sebagai fondasi utama mobilitas perkotaan. Dengan kerangka kebijakan yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat memastikan sistem transportasi yang lebih andal, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat," ucap dia.
