Hari Kartini, Kemen PPPA Teken MoU dengan 12 Kementerian dan Lembaga
- Kementerian PPPA tandatangani MoU dengan 12 kementerian dan lembaga untuk perkuat sinergi perlindungan perempuan dan anak.
- MoU menunjukkan kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen berbagai pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan perempuan serta anak Indonesia.
- Selain program Ruang Bersama Indonesia (RBI), KemenPPPA juga fokus pada kolaborasi sinergi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta, IDN Times - Dalam momentum Hari Kartini, Kementerian Pemberdayaann Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 12 kementerian dan lembaga, guna memperkuat sinergi perlindungan perempuan dan anak. Penandatanganan ini digelar di gedung Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).
Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan MoU tak hanya menunjukkan kebersamaan, kolaborasi dan sinergi, namun mempertegas komitmen berbagai pihak untuk bersama-sama memangku tangan memenuhi hak dan perlindungan perempuan serta anak Indonesia.
“Kami menyadari bahwa persoalan perempuan, permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja oleh Kementerian PPPA saja. Tetapi kami butuh kolaborasi sinergi untuk saling mendukung, saling berkolaborasi, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kita,” kata Arifah dalam sambutannya di Jakarta, Senin.
1. Kolaborasi dan sinergi bisa perkuat langkah
Sepuluh kementerian telah menandatangani nota kesepahaman, yakni Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kehutanan, Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Selain itu, dua lembaga juga turut menandatangani MoU adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Arifah yakin kolaborasi dan sinergi bisa memperkuat langkah kementerian dan lembaga yang ada, untuk menyelesaikan masalah yang ada, termasuk soal perempuan dan anak.
2. Ruang bersama Indonesia sebagai kelanjutan program ramah perempuan
Arifah menegaskan tiga program prioritas KemenPPPA, salah satunya yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini adalah kelanjutan dari program menteri PPPA periode sebelumnya, yakni Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA).
“Kami lanjutkan dengan nama Ruang Bersama Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo saat retreat. Bahwa tidak ada satu pun kementerian yang bisa bekerja dan sukses sendiri, semua harus saling berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.
3. Sinergi kementerian dan lembaga berbasis desa untuk solusi bersama
Selain itu, sejumlah kepala dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia juga turut menyaksikan penandatanganan MoU ini. Arifah berharap, langkah yang dilakukan ini nantinya bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga tidak hanya berhenti di tingkat kementerian.
“Saya yakin semua menyadari hal itu, sehingga kita bisa bersama-sama memperkuat sinergi dan kolaborasi. Mudah-mudahan kolaborasi sinergi yang kita lakukan berbasis desa bisa menjadi jawaban, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan kita bersama,” kata Arifah.
