ICW: Asta Cita Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Hanya Omon-omon
- Prabowo bawa langkah pemberantasan korupsi mundur
- Tata kelola program Makan Bergizi Gratis amburadul
- Pemangkasan APBN dimanfaatkan untuk politik patronase
- ICW sebut Prabowo-Gibran tidak memperkuat KPK
- Danantara diisi oleh para oligarki yang dekat dengan Prabowo
- Pengurus Danantara adalah para oligarki bisnis batu bara
- Audit terhadap Danantara harus izin dari DPR
- Badan Pengelola Investasi Danantara tidak transparan
Jakarta, IDN Times - Salah satu lembaga sosial masyarakat (LSM) yang ikut berorasi di depan Taman Pandang, Monas, dalam rangka satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menilai Asta Cita ke-6 mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih sekadar omon-omon belaka.
"Pemberantasan korupsi tidak akan pernah menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengapa? Karena sejak awal mereka naik ke tampuk kekuasaan tidak dalam posisi yang bersih. Mereka justru melakukan praktik-praktik koruptif untuk memenangkan kontestasi pemilu," ujar Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayoga pada Senin (20/10/2025).
Dugaan itu menjadi kenyataan karena dalam satu tahun ke belakang, tidak terlihat komitmen yang serius soal pemberantasan rasuah. Yang terjadi, kata Egi, Prabowo memberikan pengampunan bagi tersangka kasus korupsi.
"Sementara, publik tidak diberi penjelasan mengapa langkah amnesti itu dikabulkan (bagi dua tersangka kasus korupsi)," katanya.
ICW juga membagikan dokumen tertulis semacam rapot sebagai proses evaluasi terhadap Asta Cita Prabowo. Pada bagian pelaksanaan program Asta Cita, mereka menulis 'Asta Cita pemberantasan: korupsi hanya omon-omon.'
1. Prabowo bawa langkah pemberantasan korupsi mundur
Lebih lanjut, Egi menilai pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Prabowo-Gibran malah berjalan mundur ke belakang. Salah satunya karena Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak melakukan upaya apapun untuk memperkuat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara merevisi kembali UU KPK.
"Hasil revisi UU KPK tahun 2019 telah melemahkan KPK dengan melucuti independensinya, beberapa kewenangan penting juga dihabisi dan akhirnya pemberantasan korupsi menjadi tumpul. Prabowo tidak melakukan apapun untuk mengembalikan independensi KPK," tutur dia.
Ia juga menyinggung soal kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Prabowo-Gibran di awal tahun 2025. APBN dipangkas hingga Rp300 triliun. Namun, pemangkasan itu dimanfaatkan untuk politik patronase, di mana sejumlah jabatan atau fasilitas diberikan oleh Prabowo kepada orang-orang terdekatnya demi keuntungan pribadi.
"Sebagai contoh program Makan Bergizi Gratis diambil dananya dari pembabatan anggaran sebesar Rp72 triliun pada 2025. Tahun depan, anggarannya naik hingga Rp335 triliun. Yang terjadi pada program MBG itu yakni tata kelola amburadul, terjadi keracunan massal dan ada distribusi keuntungan kepada pihak-pihak yang menguntungkan Prabowo-Gibran," katanya memaparkan.
Sebagai contoh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibentuk terafiliasi dengan pendukung Prabowo-Gibran, politisi di level daerah hingga nasional dan personel TNI serta Polri.
2. Danantara diisi oleh para oligarki yang dekat dengan Prabowo
Hal lain yang menyebabkan ICW menilai kebijakan pemberantasan rasuah di kepemimpinan Prabowo-Gibran sekadar omon-omon yakni ketika dibentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga itu juga dibentuk menggunakan dana dari efisiensi APBN. Prabowo menyebut Danantara akan melakukan sejumlah investasi.
"Tetapi, kita tidak pernah tahu transparansi (bidang-bidang apa yang dijadikan investasi). Publik tidak pernah diberi tahu penentuan proyeknya seperti apa, bagaimana proyek itu dijalankan, apa saja proyek-proyeknya. Bahkan, ada kekebalan hukum bagi Danantara," tutur dia.
Di dalam aturan terbaru, bila ingin melakukan audit terhadap Danantara harus mendapatkan izin lebih dulu ke DPR. "Pengurus Danantara adalah para oligarki bisnis batu bara. Kami duga kebijakan Danantara akan menguntungkan para oligarki tadi," katanya.
3. Kemampuan pengawasan pemerintahan Prabowo-Gibran tumpul
ICW juga menyoroti tumpulnya pengawasan dari parlemen dan masyarakat sipil. Di era Prabowo-Gibran, nyaris tidak ada partai politik yang secara lantang menjadi oposisi.
"DPR hanya menjadi tukang stempel bagi pemerintah. Kita bisa melihat bagaimana DPR tidak memiliki suara yang kritis terhadap warga yang menjadi korban keracunan dari program MBG (Makan Bergizi Gratis). Tidak ada suara soal pemangkasan anggaran yang dikeluarkan dalam jumlah triliunan," kata Egi.
Bahkan, DPR pun tidak menjalankan tugas legislasinya dengan baik. Salah satu contohnya proses kilat dalam revisi UU TNI.
"Tidak ada meaningful participation, tidak ada draf yang terbuka, lalu disahkan. Akibatnya TNI bisa menduduki jabatan di ruang sipil yang mana itu bertentangan dengan supremasi sipil," tutur dia.
Oleh sebab itu, parlemen juga ikut andil dalam melanggengkan bobroknya pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara, upaya memperlemah pengawasan oleh masyarakat sipil ditunjukkan lewat penangkapan ketika ikut serta dalam aksi protes revisi UU TNI.
"Protes publik terhadap penyusunan revisi UU TNI direspons dengan langkah yang represif dari negara. Ada banyak warga yang ditangkap oleh aparat negara, jumlahnya mencapai ratusan," katanya.
