Ijazah Ditahan Sekolah, Anak Sopir Angkot di Bogor Gagal Kerja
- Tunggakan biaya sekolah Rp6,1 juta membuat anak sopir angkot gagal melamar pekerjaan karena ijazahnya ditahan oleh sekolah.
- Penghasilan harian terbatas membuat Syahrul kesulitan melunasi tunggakan tersebut, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit.
- Meskipun pemerintah memiliki program bantuan penebusan ijazah bagi warga tidak mampu, akses terhadap bantuan tersebut dirasa sulit oleh Syahrul.
Bogor, IDN Times - Pendidikan diharapkan menjadi jalan keluar dari kemiskinan, namun bagi Syahrul, seorang sopir angkot di Bogor, kenyataan justru terasa pahit. Ijazah sang anak yang telah lulus dari SMK Bina Informatika jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) masih tersimpan rapat di lemari sekolah, karena tunggakan biaya yang tak kunjung lunas.
Meski hidup dalam keterbatasan, Syahrul hanya memiliki satu keinginan sederhana agar anaknya bekerja, supaya tidak perlu merasakan kerasnya hidup di jalanan seperti dirinya. Baginya, ijazah itu bukan sekadar kertas, melainkan martabat dan masa depan sang anak.
"Saya ingin anak saya bisa bekerja agar masa depannya lebih baik dan tidak seperti saya. Saya memohon bantuan kepada bapak, ibu pejabat," ungkap pria 54 tahun itu di Bogor, Rabu (21/1/2025).
1. Anak Syahrul menunggak uang sekolah Rp6,1 Juta
Bagi seorang sopir angkot, uang senilai Rp6,1 juta bagaikan gunung yang sulit didaki. Penghasilan Syahrul sehari-hari habis hanya untuk menutupi kebutuhan pokok dan biaya operasional kendaraan. Jangankan melunasi jutaan rupiah, untuk menyisihkan uang sekolah pun ia harus memutar otak setiap hari.
"Penghasilan harian saya sangat terbatas untuk biaya hidup, apalagi untuk melunasi tunggakan itu. Saya bingung harus bagaimana," ujar Syahrul, dengan nada penuh harap.
2. Gagal melamar kerja gara-gara tak sanggup bayar cicilan legalisir
Nasib kurang beruntung menimpa sang anak saat mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Meski perusahaan tersebut tertarik, syarat administrasi berupa fotokopi ijazah legalisir menjadi batu sandungan. Saat Syahrul datang ke sekolah meminta kebijakan, ia justru diminta membayar uang muka.
"Begitu saya datang ke sekolah untuk meminta legalisir, saya diminta membayar Rp500 ribu terlebih dahulu, sebagai cicilan awal. Karena saat itu saya belum punya uang sama sekali, akhirnya anak saya gagal melamar pekerjaan tersebut," keluh Syahrul.
3. Mempertanyakan akses bantuan pemerintah yang terasa jauh
Syahrul kerap melihat di media sosial tentang program pemerintah yang membantu penebusan ijazah bagi warga tidak mampu. Namun kenyataannya, ia merasa kesulitan untuk mengakses bantuan tersebut secara langsung.
"Saya sering melihat di media sosial kalau pemerintah membantu masalah ijazah, tapi kenapa bagi saya rasanya sulit sekali?" ucap dia.
