Ketatnya Persaingan Global, Buat Pemerintah Fokus Pada 2 Hal Ini
Laporan IDN Times, Fitang Budhi Adhitia
Jakarta, IDN Times - Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur, guna mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam persaingan global.
Hal ini disebabkan, tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah untuk membiayai pendidikan. Sehingga Indonesia terus tertinggal dalam persaingan SDM dengan negara-negara lain di dunia.
"Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mampu membiayai sekolah di tempat yang layak. Jika kita tidak fokus ke sana, puluhan juta bangsa Indonesia yang masuk dalam usia produktif pada masa mendatang tidak memiliki kemampuan bersaing," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scenaider Clasein Siahaan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Saat ini Pemerintah konsisten mengalokasikan 20 persen dari total belanja pemerintah dalam APBN, untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.
Selain itu, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air terbilang cukup besar.
Scenaider Clasein juga mengatakan kelompok masyarakat usia produktif yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, pada akhirnya akan menjadi beban sosial dan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.
“Dengan kata lain, jika tidak fokus mengembangkan SDM saat ini, biaya yang akan dikeluarkan nanti untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang, akan jauh lebih besar,” tuturnya.
Sementara pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk efisiensi kegiatan ekonomi secara umum.
Tanpa adanya infrastruktur dalam hal sederhana saja, pengiriman bahan makanan untuk sampai ke pasar-pasar akan terhambat. Sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas dan menyulitkan masyarakat itu sendiri.
Dengan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jalur kereta api yang terbangun, maka biaya produksi barang akan jauh rendah dan membantu meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain.
Tentu saja untuk mengejar target tersebut, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut hanya melalui dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak.
