Indikator Politik: Mayoritas Masyarakat Percaya MK Terkait Sidang PHPU
Jakarta IDN Times - Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, mayoritas masyarakat percaya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Senin (22/4/2024) besok.
Hal ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik yang digelar pada 4-5 April 2024, mengenai persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di MK, dan isu-isu terkini pasca-pilpres.
1. Sebanyak 70 persen lebih responden percaya putusan MK terkait PHPU
Burhan memaparkan, survei tersebut membagi responden ke dalam dua kelompok yakni kelompok yang tahu dan tidak tahu soal PHPU.
Dari kelompok yang tahu PHPU, 71,8 persen percaya pada MK dalam memutuskan PHPU, sedangkan 21,2 persen tidak percaya, dan 7 persen tidak tahu/tidak jawab.
Untuk kelompok yang tidak tahu PHPU, sebanyak 73,2 persen percaya, 23,9 tidak percaya, dan 2,9 persen tidak tahu/tidak jawab.
2. Mereka yang percaya hasil sidang PHPU mayoritas pendukung Prabowo-Gibran
Berdasarkan pembagian persentase pendukung pasangan calon (paslon) yang percaya hasil PHPU, pendukung Prabowo-Gibran paling banyak yang percaya.
Berikut persentase pendukung paslon terkait kepercayaan pada hasil PHPU di MK:
Pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- 47,7 persen percaya hasil MK
- 47,3 persen kurang/tidak percaya hasil MK
- 5,0 persen tidak tahu/jawab
Pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
- 77,2 persen percaya hasil MK
- 16,0 persen kurang/tidak percaya hasil MK
- 6,8 persen tidak tahu/tidak jawab
Pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD
- 70,8 persen percaya hasil MK
- 16,0 persen kurang/tidak percaya hasil MK
- 10,4 persen tidak tahu/tidak jawab
“Yang menarik, pendukung Pak Prabowo kalau terhadap keputusan KPU itu tingkat kepercayaannya di atas 80 bahkan sampai 90 persen. Tapi kalau MK mereka masih wait and see sepertinya,” ujar Burhan.
3. Mayoritas tidak setuju dengan kedua tuntutan di sidang PHPU
Sementara terkait persepsi masyarakat mengenai tuntutan dalam sidang PHPU, yaitu tuntutan pertama untuk pembatalan pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu dan tuntutan kedua agar dilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran, Burhan memaparkan, sebanyak 39,9 persen responden tidak setuju dengan tuntutan pertama. Sementara 23,5 persen kurang setuju, 24,1 persen setuju, 3,3 persen sangat setuju, dan 9,1 persen tidak tahu/tidak jawab.
Kemudian, untuk tuntutan ke-2 mayoritas tidak setuju sama sekali yakni 55,2 persen. Sedangkan 13,4 persen kurang setuju, 22,9 persen setuju, 1,4 persen setuju, dan 7,1 persen tidak tahu/tidak jawab.
Sama seperti hasil survei soal kepercayaan pada MK, mayoritas yang tidak setuju dengan kedua tuntutan merupakan pendukung Prabowo-Gibran.
