Polemik Sepatu Sekolah Rakyat Rp27,5 Miliar, Mensos Datangi KPK Besok
- Mensos Saifullah Yusuf akan mendatangi KPK untuk audiensi terkait polemik anggaran sepatu sekolah program Sekolah Rakyat senilai Rp27,5 miliar dan menegaskan Kemensos siap diaudit.
- KPK sebelumnya menyoroti potensi risiko korupsi dalam pengadaan tersebut, sementara Mensos menganggapnya sebagai peringatan wajar yang perlu ditindaklanjuti dan diluruskan.
- Gus Ipul menegaskan seluruh proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai ketentuan melalui e-katalog LKPP, mencakup pajak serta keuntungan penyedia, dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab penuh.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul rencananya akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5/2026). Hal itu dibenarkan Juru Bicara, KPK Budi Prasetyo.
"Untuk audiensi bersama Kementerian Sosial, dijadwalkan besok Jumat," ujar Budi, Kamis (7/5/2026).
1. Kemensos siap diaudit
Gus Ipul telah mengungkapkan rencana mendatangi KPK, Kejaksaan, hingga Polri terkait polemik anggaran sepatu sekolah untuk progam Sekolah Rakyat senilai Rp27,5 miliar.
Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial terbuka dengan audit, baik yang dilakukan lembaga resmi maupun kritik dari masyarakat. Kementerian Sosial berusaha untuk tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," kata dia.
2. Mensos sebut sorotan KPK sebagai peringatan
KPK pun sebelumnya sempat menyorot pengadaan yang direncanakan Kemensos ini. Sebab, risiko korupsi dalam bidang pengadaan cukup besar.
Terkait hal ini, Gus Ipul dalam tayangan Real Talk With Uni Lubis yang tayang di YouTube IDN Times mengatakan peringatan itu sebagai hal wajar. Namun, perlu ditindaklanjuti.
"Ya, saya kira ini peringatan ya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti tapi ada hal-hal yang perlu diluruskan," ucap Mensos dalam acara Real Talk with Uni Lubis di Kantor IDN, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
3. Mensos tegaskan pengadaan sudah dilakukan sesuai ketentuan
Terkait perbedaan harga sepatu di e-commerce dan e-katalog, Mensos menilai hal itu kerap menimbulkan salah persepsi jika tidak dipahami dalam konteks proses pengadaan secara menyeluruh.
“Iya, ini sekarang juga kita lihat di e-commerce berapa, misalnya di e-katalog berapa, kan beda itu. Ini orang kalau gak ngerti benar, ya, nanti jadi salah paham. Saya saja juga kadang-kadang masih belum mengerti betul detailnya, bagaimana perencanaan, kemudian dianggarkan, lalu ada harga perkiraan sementara, sampai akhirnya harga pemenang. Jadi ada proses semua itu dilalui," kata dia.
Gus Ipul menegaskan, pengadaan barang melalui e-katalog (LKPP) sudah mencakup pajak serta keuntungan penyedia barang dan jasa. Namun, dia menekankan dirinya tidak masuk pada detail teknis pengadaan.
“Saya gak terlalu ngerti hitungannya seperti apa. Tapi ini pelajaran yang menarik. Saya terima kasih. Saya juga ingin tahu lebih jauh. Kami memang tidak sampai detail teknis, yang kami pegang lebih ke kebijakan umum anggaran saja," ujar dia.
Gus Ipul memastikan seluruh proses pembelanjaan di Kemensos dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta prinsip tanggung jawab penuh. Dia mengatakan, setiap pengeluaran anggaran harus melalui proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terlebih untuk program-program strategis pemerintah.
“Dalam pembelanjaan kami juga melakukan upaya-upaya untuk bisa memenuhi sesuai ketentuan. Ini yang penting. Nah kita akan coba pastikan bahwa semua pembelanjaan itu dilakukan dengan satu proses dengan penuh tanggung jawab,” ucap dia.
