Indonesia 6 Kali Jadi Anggota Dewan HAM PBB
- Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, akan diemban jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026.
- Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
- Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB.
Jakarta, IDN Times - Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 2026. Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 ditetapkan secara resmi, dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini di Jenewa.
Sebelumnya, melalui Siaran Pers Kementerian Luar Negeri tertanggal 23 Desember 2025, Indonesia telah diumumkan terpilih negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan, untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
1. Indonesia enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB
Hingga kini, Indonesia sudah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB. Di antaranya pada 2009 diemban Duta Besar Dian Triansyah Djani, dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005, yang diwakili Duta Besar Makarim Wibisono.
2. Bakal diemban Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa
Dalam proses tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa berperan sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan PTRI New York serta kontribusi perwakilan RI lainnya.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, dia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
3. Indonesia akan pimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan, serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, mengingat mekanisme presidensi dilakukan melalui rotasi antar kelompok kawasan.
