Indonesia Dapat Perhatian Khusus Arab Saudi untuk Persiapan Haji 2025
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari Arab Saudi, terkait persiapan ibadah haji 2025.
Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Menag mengungkapkan, Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah, sangat mengapresiasi gagasan yang direncanakan Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji.
"Alhamdulillah, Menteri Tawfiq di luar dugaan kami, ternyata sangat apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang kami planning-kan tahun ini. Beliau juga mengapresiasi Pak Presiden (Prabowo) yang membentuk badan khusus (Badan Penyelenggara Haji). Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Menteri Agama," ungkap Menag, dikutip dari siaran pers Kemenag, Rabu (27/11/2024).
1. Arab Saudi siap perhatikan kebutuhan khusus jemaah Indonesia
Menag menjelaskan Arab Saudi telah berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada jemaah haji Indonesia. Salah satu isu yang menjadi fokus adalah permintaan tambahan petugas haji untuk mendukung pelayanan, terutama bagi jemaah lansia.
"Kami minta tambahan petugas ya. Karena saya sampaikan bahwa jemaah haji kita itu nanti banyak yang senior, banyak yang lanjut usia, dan itu membutuhkan bantuan, baik itu tenaga medis maupun juga tenaga personal," jelasnya.
Selain itu, Menag menegaskan pentingnya penempatan jemaah Indonesia di lokasi yang lebih baik di Mina.
"Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid. Tapi tentu persyaratannya kita harus melaksanakan seluruh persyaratan yang harus dilakukan," katanya.
2. Reformasi sistem transportasi untuk pelayanan lebih baik
Dalam bidang transportasi, Menteri Haji Arab Saudi mengapresiasi langkah Indonesia yang mengubah sistem dari muassasah ke syarikah. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada jemaah. Menag Nasaruddin memastikan seluruh proses seleksi akan dilakukan secara transparan.
"Soal nanti, siapa nanti yang kita gunakan itu, kami wanti-wanti menyampaikan kepada tim kami bahwa itu kita akan masukkan ke sistem. Sistem itu nanti kita akan tentukan kriterianya. Setelah ada kriterianya, kita lakukan semacam evaluasi," ujarnya.
Menag menambahkan pendekatan lapangan akan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.
"Di samping evaluasi juga kita akan lakukan semacam pendekatan-pendekatan di lapangan," tuturnya.
3. Komitmen transparansi dan regulasi yang tegas
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama berkomitmen menerapkan regulasi dan sistem yang transparan. Menag menyatakan, kerangka kerja ini akan dilengkapi Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan DPR Komisi VIII.
"Insyaallah, Januari nanti, awal, nanti ada ketentuannya itu sudah ada MOU. Maka itu kami juga akan menyelesaikan sesegera mungkin antara Kementerian Agama, BPH, dan DPR Komisi VIII, terutama untuk menentukan segala sesuatu yang dipersyaratkan," ucap Menag.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu memberikan keadilan dan efisiensi bagi seluruh jemaah Indonesia.
