- Berintegritas (bersih dari rekam jejak korupsi, konflik kepentingan dan skandal yang mendiskualifikasi)
- Kompeten dan punya rekam jejak publik (teruji membela kepentingan rakyat di bidangnya masing-masing)
- Muda dan berusia di bawah 50 tahun (merepresentasikan regenerasi kepemimpinan)
- Kritis dan berani (tidak segan menyuarakan sikap meski berhadapan dengan kekuasaan)
- Berpihak pada rakyat (ada rekam jejak keberpihakan yang jelas)
- Non-partisan (tidak terafiliasi pada partai politik)
Fakta-Fakta Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil yang Jadi Sorotan
Intinya Sih
- Masyarakat sipil membentuk kabinet bayangan berisi 15 menteri sebagai respons atas hilangnya fungsi oposisi dan pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Proses seleksi dilakukan terbuka dan ketat dengan enam kriteria utama, melibatkan panel independen untuk memastikan integritas, kompetensi, serta keberpihakan pada rakyat.
- Setiap menteri bayangan menjadi counterpart langsung menteri pemerintah, menggelar public hearing dan debat terbuka guna menghadirkan alternatif kebijakan berbasis riset dan aspirasi publik.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Memasuki tahun kedua di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik merasa sudah tak ada lagi pihak yang melakukan peran penyeimbang dan pengawas. Fungsi tersebut juga tak lagi dilakukan oleh parlemen.
Itu sebabnya masyarakat sipil menempuh langkah dengan membentuk kabinet bayangan. Mereka membentuk panitia seleksi untuk menjaring individu yang dinilai memiliki kompetensi menjadi calon menteri di kabinet. Hasilnya, 15 nama terpilih dan mengisi 15 pos kementerian. Hal ini berbeda jauh dari kementerian di era Prabowo yang mencapai 48.
"Pembentukan kabinet bayangan ini adalah respons kami atas kondisi checks and balances yang hilang terhadap eksekutif. Nyaris seluruh kekuatan politik hari ini berada di barisan pendukung pemerintah," ungkap Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari di dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (21/7/2026).
Pria yang juga akademisi di Universitas Andalas, Padang itu turut menilai tidak ada oposisi formal yang cukup kuat untuk mengimbangi kebijakan kabinet Merah Putih.
"Melihat kekosongan ini, kami sekelompok akademisi, pegiat masyarakat sipil dan warga negara berinisiatif membentuk kabinet bayangan sebagai bentuk oposisi rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," tutur dia.
Ia menambahkan kabinet bayangan tersebut merupakan kabinet pilihan rakyat dan disusun berdasarkan meritokrasi. "Kabinet ini bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan. Presiden Prabowo pernah menjanjikan zaken kabinet namun gagal mewujudkanya. Kami membuktikan sebaliknya, rakyat bisa membentuk zaken kabinetnya sendiri," imbuhnya.
Siapa saja 15 menteri di dalam kabinet bayangan pilihan masyarakat sipil? Bagaimana cara kabinet ini bekerja?
1. Proses penjaringan calon anggota kabinet terbuka, ketat dan diverifikasi
Lebih lanjut, Feri mengatakan pendaftaran untuk calon menteri bayangan sudah dibuka sejak 12 Mei 2026. Sejak pendaftaran dibuka hingga Juli, tercatat 121 orang mendaftar secara langsung.
"Publik dan jaringan masyarakat sipil turut merekomendasikan nama-nama potensial. Menghasilkan total 102 nama yang kami pertimbangkan," kata Feri.
Ia menambahkan setiap calon anggota kabinet mengirimkan CV dan portofolio. Kemudian, dokumen itu disaring lewat verifikasi berlapis.
"Kemudian, diuji oleh panel seleksi indenpenden yang terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar. Panel bertugas menilai rekam jejak, dan integritas setiap calon. Setelah itu, nama-nama final kami tetapkan," tutur dia.
Pria yang juga menjadi pemeran di film dokumenter 'Dirty Vote' itu menetapkan enam acuan dalam proses seleksi calon anggota kabinet bayangan yaitu:
2. Daftar 15 anggota kabinet bayangan
Feri turut menambahkan dari 15 anggota kabinet bayangan yang terpilih, 40 persen merupakan perempuan. Berikut merupakan formasi lengkap kabinet bayangan:
- Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
- Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
- Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
- Menteri Pertahanan: Curie Maharani
- Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
- Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
- Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar
- Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
- Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri
- Menteri Riset, Teknologi dan Digital: Nenden Sekar Arum
- Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
- Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
- Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
- Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF
3. Anggota kabinet bayangan jadi counterpart menteri di kabinet Merah Putih
Feri menjelaskan setiap menteri kabinet bayangan menjadi counterpart langsung dari menteri di Kabinet Merah Putih pada isu yang sama. Setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah akan mendapat pembanding gagasan dari menteri bayangan sebidang.
"Jadi, bukan komentar umum tanpa arah," kata Feri.
Ia menambahkan supaya sikap kabinet bayangan konsisten lintas isu dan lintas menteri, maka seluruh posisi kebijakan mengacu kepada satu kerangka yakni keberpihakan rakyat.
"Kerangka ini menjadi rujukan tunggal saat menteri bayangan maupun sekretariat merespons isu apapun sehingga publik dapat mengenali garis sikap Kabinet Bayangan meski disampaikan oleh menteri yang berbeda-beda," tutur dia.
Selain itu, kata Feri, kabinet bayangan juga bakal menggelar public hearing secara rutin untuk mendengar langsung suara rakyat. Kemudian, aspirasi itu dikalibrasi lewat riset dan kajian.
"Kemudian, kami akan membawanya ke public debate untuk menantang menteri-menteri kabinet merah putih secara terbuka," imbuhnya.
4. Kabinet bayangan akan menggelar rapat kabinet peradana untuk menyusun agenda kerja
Setelah terbentuk formasi kabinet bayangan, kata Feri, maka mereka akan menggelar rapat kabinet perdana. Tujuannya untuk menyusun agenda kerja awal tiap kementerian bayangan dan mengunci doktrin posisi yang menjadi acuan sikap resmi.
"Kami juga akan melakukan public hearing yang berfungsi sebagai roadshow keliling Indonesia, menyasar daerah-daerah dengan kantong-kantong keresahan publik. Kami akan mendengar langsung dari tokoh nasional, teknokrat, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, buruh, petani, nelayan, guru, dosen hingga mahasiswa," tutur dia.
Kabinet bayangan juga akan melakukan tantangan debat terbuka kepada menteri-menteri kabinet merah putih dan membedah kebijakan secara teknokratik di ruang publik. "Agar kebjakan bermasalah tidak serta merta dilanjutkan tanpa pengujian argumen," imbuhnya.
