Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Istilah Orde Lama Mau Dihapus, Puan: Jangan Sampai Ada Dihilangkan

default-image.png
Default Image IDN
Intinya sih...
  • Ketua DPR RI Puan Maharani menolak rencana penghapusan istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.
  • Puan mengingatkan agar proyek ini tidak membuat pihak-pihak tersakiti, dilakukan dengan hati-hati, dan transparan.
  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan penulisan ulang sejarah juga bertujuan untuk membuat perspektif lebih inklusif dan netral.

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah yang mau menghapus istilah Orde Lama, dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Ia mengingatkan, jangan sampai menghilangkan sejarah Indonesia sehingga akhirnya bisa membuat pihak-pihak tersakiti dalam proyek ini. 

"Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/5/2025). 

1. Penulisan ulang harus transparan

default-image.png
Default Image IDN

Lebih jauh, Puan juga meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transaparan. Ia juga meminta agar proyek ini tidak dilakukan secara buru-buru.

Ia mengingatkan, jangan sampai bangsa ini malah melupakan sejarah yang selama ini sudah tercatat rapi.

"Namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," kata dia. 

2. Pemerintah mau hapus istilah Orde Lama

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, penulisan ulang sejarah RI juga dalam rangka menghapus istilah Orde Lama. Fadli menegaskan, pemerintahan Presiden Sukarno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama.

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Order Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli Zon.

"Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," imbuhnya.

3. Sejarah ditulis ulang sesuai kepentingan bangsa

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. (IDN Times/Amir Faisol)

Fadli menerangkan, bila melihat dari kacamata demokrasi liberal pada era itu, terdapat kabinet yang jatuh bangun demi mempertahankan roda pemerintahannya.

Ia mencontohkan Kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah Harahap, Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya, hingga era demokrasi terpimpin tahun 1959-1966 jatuh bangun dalam mempertahankan roda pemerintahannya kala itu. 

Lebih jauh, Fadli menekankan, penulisan ulang sejarah ini menjadi kepentingan nasional. Penulisan ulang sejarah RI juga akan menonjolkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa ini.

"Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan," kata dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sunariyah Sunariyah
Amir Faisol
Sunariyah Sunariyah
EditorSunariyah Sunariyah
Follow Us