Jadi Ketua Satgas Pemulihan Bencana, Tito Genjot Tuntaskan 3 Hal Ini
- Menteri Tito Genjot Pembersihan Lumpur dan Sungai di 3 Provinsi Sumatra pasca banjir dan tanah longsor.
- Perbaikan akses darat jadi fokus utama Kementerian PU, Danantara, TNI, dan kepolisian untuk mempercepat pemulihan bencana.
- Pengurangan jumlah pengungsi penting sebagai tanda pemulihan wilayah bencana, dengan 121.694 pengungsi yang bisa pulang jika dana bantuan Rp15 juta dicairkan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung tancap gas untuk memulihkan tiga provinsi di Sumatra usai dihantam banjir dan tanah longsor sejak 25 November 2025 lalu. Gerak cepat itu dilakukan oleh Tito karena pada Rabu lalu, ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Tito dan sejumlah menteri pada Sabtu (10/1/2026) terbang ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Ia memaparkan, sebagai ketua satgas ada tiga hal penting yang harus dilakukan di tahap pemulihan bencana. Pertama, pembersihan lumpur di jalur sungai dan darat, perbaikan akses darat serta pengurangan jumlah masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian.
Ia mengatakan, pembersihan lumpur perlu dituntaskan sebelum memasuki bulan Ramadan pada Februari mendatang. Sebab, kegiatan itu bakal menguras energi.
"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko, hingga gang, harus dibersihkan," ujar Tito di dalam rapat yang juga diikuti oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko, hingga gang, harus dibersihkan," kata mantan Kapolri itu.
"Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," imbuhnya.
Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan.
Aktivitas kedua yang perlu segera dilakukan adalah perbaikan akses di darat. Pekerjaan itu menjadi tugas utama Kementerian PU, Danantara, TNI dan kepolisian. Tito menggarisbawahi, apapun harus dilakukan untuk memperbaiki akses darat.
"Sebab, akses darat menjadi kunci untuk mobilitas akses dan barang," tutur dia.
Ia menambahkan, bila akses darat sudah lancar seperti di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, maka pemulihan bencana bisa dilakukan lebih cepat. "Sementara di Aceh, akses daratnya masih banyak masalah," imbuhnya.
Pengurangan pengungsi juga penting segera dilakukan. Jumlah pengungsi yang terus berkurang merupakan simbol terjadinya pemulihan di wilayah bencana.
"Semakin sedikit pengungsi di tenda-tenda maka akan menunjukkan situasi sudah mendekati normal," katanya.
Berdasarkan data yang dirujuk oleh Tito dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi yang rumahnya mengalami rusak ringan dan sedang mencapai 121.694. Mereka bisa meninggalkan tenda pengungsi seandainya dana bantuan senilai Rp15 juta sudah dicairkan oleh BNPB.
"Tapi, BNPB bilang kebijakan ini membutuhkan Inpres (Instruksi Presiden) segala. Kalau (harus keluarkan) Inpres saya nyerah, itu sudah urusannya satgas DPR, Pak Dasco. Kalau di saya bisa dua minggu. Pak Dasco mungkin hanya butuh waktu satu hari," tutur Tito.
