Dasco Pimpin Rapat Satgas Pemulihan Pasca-Bencana di Aceh, Ini yang Dibahas

Jakarta, IDN Times - Banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra sudah berlangsung nyaris 60 hari. Tetapi, pencarian korban dan pemulihan usai bencana terus dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu upaya untuk memulihkan wilayah terdampak bencana yakni dengan menggelar rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Aceh pada Sabtu (10/1/2025). Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan diikuti oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri PUPR Dody Hanggodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu pada Rabu kemarin, ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Ini menjadi rapat koordinasi kedua yang melibatkan DPR. Sebelumnya, rapat koordinasi serupa diikuti oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.

Di dalam rapat hari ini, Dasco mengatakan, satgas pemulihan pascabencana DPR akan menyerahkan hasil koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terintegrasi kepada satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dibentuk oleh Prabowo.

"Satgas yang dibentuk oleh pemerintah lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan itu. Maka, setelah itu satgas pemulihan pascabencana DPR akan melakukan tugas dan fungsi pengawasan serta penganggaran," ujar Dasco di dalam rapat tersebut yang disampaikan secara virtual.

Poin lainnya yang disampaikan di dalam rapat koordinasi itu, yakni laporan dari Kementerian PUPR yang menyebut butuh untuk dibangun sabo dam untuk mengantisipasi log-log kayu dan materi banjir yang ikut terbawa di sungai. Namun, sabo dam itu harus dibangun di dalam kawasan hutan lindung.

"Sungai-sungai di Aceh ini rentan dengan aliran debris (puing-puing) mengangkut tanah, batu-batu besar dan log-log kayu. Untuk meminimalisasi risiko ini, kami membutuhkan sabo dam yang terpaksa harus masuk ke hutan lindung. Karena di wilayah itu, kemiringan sungainya sangat curam," ujar perwakilan Kementerian PUPR yang bertanggung jawab.

Ia mengatakan, izin untuk pembangunan sabo dam sudah dikantongi dengan menggunakan skema konservasi daerah aliran sungai (DAS). Kementerian PUPR akan membuat desainnya dalam waktu tiga bulan dan dieksekusi.

Sedangkan, Ketua Posko Pemulihan PascaBencana, Tengku Abdul Khalid menyampaikan, pembangunan hunian sementara harus terus dikebut. Sebab, berdasarkan aspirasi warga Aceh, mereka tak ingin menyambut Ramadan pada Februari mendatang masih tinggal di tenda pengungsian.

"Untuk menghadapi Ramadan, jangan ada lagi pengungsi yang berada di tenda. Malah ketika kami turun ke lapangan, warga mengatakan tidak sanggup lagi untuk tinggal di tenda biru Desy Ratnasari. Jadi, ini kami terus kejar (agar rampung)," ujar Khalid di rapat yang sama.