Jokowi: Akan Ada 12.548 Desa dan Kelurahan dengan Jaringan 4G
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, pemerintah terus meningkatkan infrastruktur digital. Dia menyebut akan ada 12.548 desa atau keluarahan yang memiliki jaringan 4G.
"Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada 2032," kata dia, saat memberikan sambutan dalam acara literasi digital di Mabes TNI melalui rekaman video, Selasa (13/6/2023).
Menurut Jokowi, ketersediaan internet juga harus diikuti dengan kesiapan literasi digital masyarakat. Sehingga, kata dia, internet bisa membuat semakin cerdas dan produktif.
1. Internet harus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat
Jokowi berharap hadirnya internet di pedesaan bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Salahnya satunya bisa menjual produknya melalui e-commerce.
"Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) naik kelas, perbanyak UMKM on boarding ke platform e-commerce. Sehingga, internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar dia.
2. Ajak masyarakat membuat konten positif
Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak kementerian/lembaga, TNI dan Polri, untuk terus mengajak masyarakat membuat konten positif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian," kata dia.
3. Banyak konten negatif bertebaran di dunia maya
Jokowi juga mengingatkan konten negatif di ruang digital semakin masif. Karena itu, masyarakat juga harus berhati-hati dan menyaring informasi yang baik.
"Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar, konten-konten negatif bermunculan, kejahatan di ruang digital terus meningkat, hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai," ujar Jokowi, Selasa (13/6/2023).
Jokowi mengatakan, antisipasi perlu dilakukan karena konten digital bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. "Kewajiban kita bersama untuk meminimalkan konten negatif membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif," ucap dia.
