Militer Israel Alami Krisis Personel karena Terlalu Banyak Perang
- Pemimpin oposisi Yair Lapid dan Kepala Staf IDF Eyal Zamir memperingatkan krisis personel serius di militer Israel akibat perang di banyak front tanpa strategi jelas.
- Militer Israel kekurangan sekitar 20 ribu tentara, mendorong desakan perekrutan pria ultra-Ortodoks serta pengesahan undang-undang wajib militer baru pasca liburan Paskah Yahudi 2026.
- Pertempuran di Lebanon, Gaza, dan Iran menimbulkan banyak korban jiwa, sementara operasi militer Israel terus berlanjut meski belum mencapai tujuan strategis yang diharapkan.
Jakarta, IDN Times - Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, memperingatkan bahwa negaranya sedang menuju bencana keamanan serius akibat peperangan di berbagai front sekaligus. Menurut Lapid, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah beroperasi melampaui batas tanpa strategi yang jelas.
"Pemerintah mengirimkan tentara ke dalam perang multi-front tanpa strategi, tanpa sarana yang diperlukan, dan dengan jumlah tentara yang terlalu sedikit,” kata Lapid, dilansir Al Jazeera.
Kritik ini sejalan dengan pernyataan Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang menyebut pasukannya berada di ambang keruntuhan. Militer Israel saat ini menghadapi krisis prajurit tempur di berbagai garis depan seperti Lebanon, Gaza, dan Tepi Barat.
1. Krisis personel dan peringatan keruntuhan militer
Dalam rapat kabinet keamanan, Zamir mengungkap adanya krisis personel yang sedang melanda militer. Ia menjelaskan, tanpa pengesahan undang-undang wajib militer dan perpanjangan masa dinas, militer Israel tidak akan siap beroperasi.
"Saya mengibarkan 10 bendera merah di hadapan Anda. Dalam waktu dekat, IDF tidak akan siap untuk misi rutinnya dan sistem cadangan tidak akan bertahan," ujar Zamir, dilansir Times of Israel.
Kekurangan ini diperparah oleh kebutuhan pasukan di utara untuk menciptakan zona penyangga pertahanan darat di Lebanon. Militer Israel berencana mengambil alih wilayah selatan negara tersebut hingga mencapai Sungai Litani yang berjarak 30 kilometer dari perbatasan.
Di sisi lain, kebijakan perluasan permukiman di Tepi Barat juga menyedot sumber daya manusia. IDF terpaksa mengalihkan satu batalion infanteri dari Lebanon untuk menangani lonjakan serangan pemukim terhadap warga Palestina di area tersebut.
2. Militer Israel butuh 20 ribu personel baru
Mantan Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett mengungkapkan bahwa militer saat ini kekurangan 20 ribu tentara untuk melanjutkan peperangan secara efektif. Ia mendesak pemerintah untuk segera merekrut dari 100 ribu pria ultra-Ortodoks (Haredi) yang biasanya bebas dari dinas militer sejak tahun 1948.
Akibat beban perang, pasukan cadangan kini harus menjalani rotasi penugasan hingga enam atau tujuh kali berturut-turut. Tokoh oposisi Gadi Eisenkot menilai pemerintah telah mengabaikan penderitaan tentara cadangan demi melindungi para penghindar kewajiban negara.
"Pemerintah harus berhenti bersikap pengecut dengan segera menghentikan semua pendanaan bagi penghindar wajib militer Haredi. Kirim polisi militer untuk menangkap pembelot dan rekrut Haredim tanpa ragu," kata Lapid, dilansir The Straits Times.
Di tengah tekanan publik, PM Benjamin Netanyahu menjanjikan pengesahan undang-undang perekrutan militer yang baru. Rencananya, pengesahan akan dilakukan setelah liburan Paskah Yahudi yang jatuh pada 1 hingga 9 April 2026.
3. Kondisi terkini di berbagai front pertempuran Israel
Front pertempuran Israel di Lebanon selatan terus menimbulkan kerugian personel, dengan total empat tentara dilaporkan tewas. Kelompok Hizbullah mengklaim telah melakukan serangkaian penyergapan serta menghancurkan banyak tank Merkava di wilayah tersebut.
Sementara itu, operasi gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran sejak akhir Februari 2026 telah menewaskan hampir 2 ribu orang. Sebagai balasannya, gelombang rudal Iran telah merenggut nyawa 19 warga Israel dan melukai 5.229 orang lainnya di berbagai kota.
Di Jalur Gaza, operasi darat Israel masih berlanjut meskipun sempat ada kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025. Lebih dari 700 warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu akibat serangan dan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan.
“Pemerintah tidak menang di mana pun, baik itu di Lebanon maupun di Gaza. Tujuan utama kita di Iran adalah membongkar program nuklir, tetapi nyatanya masih ada 460 kilogram uranium yang diperkaya di sana,” tutur Bennett, dilansir The Straits Times.
