Jokowi: ASN yang Pindah ke IKN Nusantara Akan Dapat Insentif
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengungkapkan, sebagian masyarakat merasa senang dengan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Namun, sebagian lainnya tidak senang akan perpindahan ini.
"Bapak ibu sekalian, kita memiliki 17 ribu pulau, namun yang dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia itu hanya satu pulau yakni Jawa. Sebanyak 150 juta dari 280 juta penduduk kita tinggal di Pulau Jawa. Sisa pulau lainnya bagaimana? Kalau pertumbuhan ekonomi berpusat di Jawa," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional KORPRI, di Jakarta, Selasa (03/10/2023).
1. ASN yang pindah ke IKN akan diberi insentif, tunjangan, dan fasilitas
Jokowi menegaskan, Indonesia membutuhkan pemerataan di seluruh pulau-pulau bukan hanya di Pulau Jawa, apalagi hanya daerah Jakarta.
"Kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jawa saja sudah seperti itu, apalagi Jakarta. Di sini begitu padat dan kompleks masalahnya. Bisnis, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata semua dari Jakarta," jelasnya.
"Agar Indonesia sentris, ini perlu digeser ke Kalimantan dan ke Nusantara. Untuk memulai itu, nanti Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke sana. Akan ada insentif, tunjangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya," ujar Jokowi.
2. Perpindahan ke IKN, butuh jiwa pioneer
Jokowi menegaskan, keputusan ini merupakan masa depan baru yang telah disiapkan dan membutuhkan jiwa pioneer.
"Dulu ditempatkan di Jawa juga biasa saja, sekarang kok jadi rumit? Ya nanti kalau bapak ibu ditunjuk pindah, semoga semuanya selesai," imbuhnya.
3. Anggota KORPRI 4,4 juta orang, jadi penentu besar kemajuan bangsa
Jokowi menambahkan, saat ini anggota KORPRI sudah mencapai 4,4 juta orang. Ini menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Jika diibaratkan sebagai kendaraan, maka birokrasi merupakan mesinnya.
"Kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat dan efesien, tapi tidak menyebabkan bensin itu boros. Kita butuh tahan banting karena saat ini dunia mengalami perubahan setiap harinya," jelasnya.
"Saya ingin ekosistem Aparatur Sipil Negara harus terus memacu untuk orang berkinerja, berprestasi, dan berinovasi. Harus ada tolak ukur yang jelas, jadi orientasi jangan kerja sampai tengah malam," sambung Jokowi.
"Saya pernah lihat ada guru kerja sampai malam, itu urusan apa? Bukan merencanakan kegiatan belajar mengajar malah Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ memang penting, tapi prosedur ini malah membuat kita terjebak. Pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi," kata Jokowi.
