Kapolri Beri Waktu Satgas TPPO 1 Minggu untuk Dievaluasi dan Sanksi
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi tenggat satu minggu kepada Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), untuk memetakan dan menindak pelaku.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menyebut Kapolri bakal mengevaluasi kerja Satgas TPPO setelah satu minggu bekerja, sejak dibentuk Kapolri pada Senin (5/6/2023).
"Jadi ini (Satgas TPPO) akan bekerja, beliau kasih target seminggu, nanti beliau akan evaluasi hasilnya seperti apa," kata Agus di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (6/6/2023).
1. Kapolri bakal menjatuhkan sanksi kepada anggota terkait TPPO
Bahkan, Kapolri bakal menjatuhkan sanksi kepada Satgasus TPPO tingkat Mabes Polri dan Polda, yang tidak menindak TPPO di wilayahnya. Kapolri memastikan tak akan pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat atau mendukung TPPO.
"Beliau kasih target kalau ini akan dievaluasi, kalau memang enggak serius ya pasti akan ada sanksi dari beliau," ujar Agus.
2. Propam Polri bakal tindak tegas anggota yang terlibat TPPO
Agus menjelaskan, ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri dalam arahannya saat pembentukan Satgas TPPO di tingkat Mabes Polri dan Polda.
Satgas TPPO tersebut akan terdapat beberapa sub Satgas seperti pencegahan, rehabilitasi, penindakan, hingga, kelembagaan.
“Kalau ada yang terlibat yang kalau misalnya yang Polisi ada Propam, kalau yang perlu dipidana, pidana, kalau ada melibatkan yang lain ada dari teman-teman yang lain,” kata Agus.
3. Satgas TPPO buru lima bandar besar sindikat
Sebelumnya, Bareskrim Polri tengah memburu lima bandar besar sindikat TPPO di Indonesia. Perburuan dilakukan setelah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyerahkan nama lima bandar itu ke Menko Polhukam, Mahfud MD, selaku Ketua Satgas TPPO.
“Sudah diburu tapi kalau disebutkan siapa orangnya kan lari, makanya kemarin sudah sempat kita buru gara-gara sudah disebutkan namanya, ya lari,” kata Agus.
