Kejagung Tetapkan 3 Hakim Tersangka Vonis Lepas Korupsi Minyak Goreng
Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit Januari 2022 hingga April 2022.
Ketiga hakim tersebut adalah Hakim Djuyamto sebagai ketua majelis, dengan anggota majelis, Hakim Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom.
“Berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam tadi sekitar 11.30 WIB, tim penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, saat jumpa pers di Kejagung, Minggu (13/4/2025) malam.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi, terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perkara yang dimaksud adalah korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya seperti minyak goreng (migor) pada industri kelapa sawit Januari 2022 hingga April 2022.
Keempat tersangka itu yakni eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat M. Arif Nuryanta yang kini Ketua PN Jakarta Selatan, Pengacara Korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan dan AR alias Ariyanto.
Dalam perkara ini, ketiga terdakwa kasus korupsi minyak goreng yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group dan Musim Mas Group terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Namun terhadap tuntutan tersebut, masing-masing terdakwa korporasi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana atau ontslag van alle recht vervolging oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Penyidik kemudian menemukan fakta dan alat bukti bahwa Marcella Santoso, Wahyu Gunawan dan Ariyanto menyuap M. Arif Nuryanta sebesar Rp60.000.000.000 (Rp60 miliar), dalam rangka pengurusan putusan perkara agar majelis hakim memberikan putusan ontslag van alle recht vervolging.
