Ketua MPR Ingatkan Filosofi Politik Bebas Aktif Indonesia
- Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan kedaulatan mencakup kemampuan Indonesia menentukan arah, melindungi rakyat dan wilayah, mengelola kekayaan alam, serta menjaga kepentingan nasional.
- Dalam Sidang Tahunan MPR 2026, Muzani menyatakan konstitusi mengarahkan Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial.
- Muzani menekankan politik bebas aktif: Indonesia bebas menentukan sikap tanpa berpihak pada blok tertentu, konsisten menolak perang, dan menjaga hubungan baik dengan berbagai negara.
Jakarta, IDN Times - Ketua MPR Republik Indonesia, Ahmad Muzani, menegaskan kedaulatan menjadi dasar bagi Indonesia dalam menentukan sikap di tengah dinamika dunia. Menurutnya, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan wilayah, tetapi juga dengan kemampuan bangsa menentukan arah dan melindungi kepentingan nasional.
"Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaan alamnya, serta mengambil sikap untuk melindungi kepentingan nasional dan prinsip-prinsip bangsa yang diyakininya," kata Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, Jumat (14/8/2026).
Muzani mengatakan konstitusi Indonesia telah memberikan arah yang jelas mengenai posisi negara dalam hubungan internasional. Indonesia, kata dia, berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia, menjaga perdamaian, dan mewujudkan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif, ditegaskan Muzani, harus tetap menjadi pijakan Indonesia dalam menentukan pendirian di tengah berbagai persoalan global.
"Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak pada satu blok mana pun," ujar Muzani.
Muzani juga menegaskan Indonesia harus konsisten menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan antarnegara. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari prinsip Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri.
"Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah satu negara," kata Muzani.
Ia kemudian mengutip prinsip yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan berbagai negara.
"Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan Presiden Prabowo, 'seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak'," ujar Muzani.
