Kemenag Akan Tuntaskan Sertifikasi Guru dalam 2 Tahun, Mulai Maret
- Kementerian Agama akan menyelesaikan sertifikasi guru melalui program PPG Dalam Jabatan sampai 2026, termasuk guru agama di sekolah umum.
- Ada 620.716 guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG, dengan target penyelesaian dalam dua tahun.
- Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan dimulai 1 Maret 2025, dengan peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi.
Jakarta, IDN Times - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru demi mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran, Kementerian Agama akan menyelesaikan sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan sampai 2026, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, langkah tersebut sebagai solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama dan juga penting untuk meningkatkan profesionalisme guru.
"Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur, kami yakin kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum akan semakin meningkat," ujar Nasaruddin dirilis dalam laman Kemenag.go.id, Jumat (3/1/2025), di Jakarta.
1. Sertifikasi guru diselesaikan dalam dua tahun
Berdasarkan data Kemanag, saat ini terdapat 620.716 guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG. Rinciannya, guru Madrasah sebanyak 484.678, guru PAI di sekolah umum 95.367, guru agama Kristen 29.002, guru agama Katolik 11.115, guru agama Hindu 494, guru agama Buddha 689 dan guru agama Konghucu 176.
Terkait hal ini, Wakil Menteri Agama HM Romo Syafii mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan sertifikasi guru dalam dua tahun.
"Penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kemenag melalui PPG Dalam Jabatan akan diselesaikan dalam dua tahun. Semua harus selesai. Saya minta setiap Satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh," tegasnya.
2. Jadi program prioritas Kemenag
Kemenag telah berkomitmen menjadikan program sertifikasi guru sebagai prioritas, sehingga perlu upaya serius.
"Sertifikasi guru merupakan program prioritas Kemenag, saya harap semua pihak harus sepakat. Anggaran pengadaan laptop perlu dirasionalisasi, seremonial harus kita tekan dulu, saya minta semua pihak mendukung program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru," tegas Romo.
Romo Syafii menambahkan, program ini akan menyesuaikan pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kita akan sesuaikan pola PPG Dalam Jabatan dengan tambahan komponen pendampingan untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar melalui Learning Management System (LMS). Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas guru madrasah maupun guru agama di sekolah umum," jelasnya.
3. Dimulai 1 Maret 2025 dan tunjangan guru non-ASN yang telah tersertifikasi dinaikkan
Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama akan dimulai 1 Maret 2025 yang dilaksanakan secara serentak di 56 LPTK, dengan lima angkatan yang masing-masing berlangsung selama 45 hari. Seleksi peserta akan dilakukan melalui sistem berbasis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, ada kabar baik bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi (noninpassing). Tunjangan Profesi Guru (TPG) mereka akan dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, sambil menunggu terbitnya regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaannya. Sementara itu, guru ASN akan tetap menerima TPG setara satu kali gaji pokok sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan adanya program akselerasi PPG Dalam Jabatan ini, diharapkan pada Desember 2026, seluruh guru di bawah Kementerian Agama telah memiliki sertifikat pendidi
