Kemendikdasmen Terbitkan SE Batasi Gawai di Sekolah, Bukan Dilarang
- Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 untuk membatasi penggunaan gawai di sekolah agar teknologi digunakan secara bijak dan mendukung pembelajaran.
- Kebijakan ini menekankan perlindungan peserta didik dari risiko digital seperti adiksi, konten negatif, serta gangguan kesehatan fisik dan mental melalui penguatan literasi digital.
- Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 7 jam 32 menit online per hari, sehingga kerja sama sekolah, keluarga, dan penyedia layanan digital dinilai penting dalam penerapan kebijakan ini.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan.
Hal ini bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi digital secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai, tetapi mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan mendukung proses pembelajaran.
“Pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai, dengan bijak, arif, dan untuk kepentingan edukatif,” ujar Mendikdasmen dalam keterangan, Kamis (16/7/2026).
1. Pembatasan selama kegiatan belajar di sekolah
Melalui surat edaran tersebut, Kemendikdasmen mendorong terciptanya budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, memperkuat interaksi sosial antarmurid, hingga mendukung Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
Termasuk SE tersebut untuk melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat, membangun budaya digital yang sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran.
"Pembatasan penggunaan gawai dilakukan selama kegiatan belajar di satuan pendidikan," kata dia.
2. Penguatan literasi digital
Mu'ti mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital, seperti adiksi digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental.
"Penguatan literasi digital juga menjadi bagian penting agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab," ujar dia.
3. Rata-rata masyarakat habiskan waktu berselancar di dunia maya selama 7 jam 32 menit
Mendikdasmen menilai, kebijakan ini menjadi relevan mengingat tingginya intensitas penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berselancar di dunia maya selama 7 jam 32 menit setiap hari.
“Kalau mereka tidak menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif, maka akan ada banyak masalah yang menyangkut kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Karena itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan para penyedia layanan digital sangat kami harapkan,” kata dia.
Melalui Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026, kepala satuan pendidikan didorong menyesuaikan tata tertib sekolah mengenai pembatasan penggunaan gawai sesuai karakteristik, kebutuhan, dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari proses pembelajaran, tetapi dengan pengaturan yang jelas.
