Kementerian LH Usut Pengaruh Kegiatan PLTA dan PLTMH di Banjir Sumut
- Menteri LH ungkap 8 perusahaan diduga berkontibusi terhadap banjir di Sumut
- Delapan perusahaan dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait asal-usul kayu yang hanyut saat hujan deras di Sumut
- Menteri LH sebut harus ada pihak yang bertanggungjawab terkait bencana ini, dan menyesal tidak mampu mendeteksi lebih jauh soal potensi bencana
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengaku tengah mengusut pengaruh kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) terhadap banjir di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut).
Hanif menjelaskan, langkah itu dilakukan lantaran aktivitas koorporasi PLTA dan PLTMH itu diduga turut mengubah bentang alam di Batang Toru.
"Ada beberapa PLTA, Mikrohidro juga yang kemudian sedang kita jalani kontribusinya seberapa besar. Karena memang ada kegiatan yang kemudian melakukan perubahan bentang alamnya," kata Hanif di Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
1. Menteri LH ungkap 8 perusahaan diduga berkontibusi terhadap banjir di Sumut
Selain itu, Hanif mengungkap, ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di Sumut.
Delapan perusahaan itu terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas hingga perusahaan sawit. Mereka beraktivitas di sekitar daerah aliran sungan (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.
“Batang Toru ini memang DAS-nya, jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah Ini ada di sisi lembahnya. Kemudian dia curam, sementara di curamnya itu ada aktivitas, saya mencatat ada delapan entitas di sana mulai dari perusahaan tanaman industri, tambang emas, kemudian perusahaan sawit,” kata Hanif.
“Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkonstibusi memperparah hujan ini,” lanjutnya.
2. Delapan perusahaan dipanggil
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Deputi Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup memanggil delapan perusahaan itu pada Senin (8/12/2025) mendatang.
Hal ini dilakukan untuk meminta penjelasan delapan perusahaan itu terkait dengan asal-usul kayu-kayu yang hanyut saat hujan deras di Sumut.
“Kita panggil, kemudian kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya, sehingga citra satelit itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan,” ujarnya.
Setelah itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengevalusi semua persetujuan lingkungan yang ada di DAS Batang Toru. Kementerian akan memakai garis dasar kemampuan perusahaan terkait dengan kajian penahanan curah hujan.
“Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merivisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan, kami juga berdasarkan hasil verifikasi awal seandainya hari Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya,” ujar Hanif.
3. Menteri LH sebut harus ada pihak yang bertanggungjawab
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, terkait bencana ini harus ada pihak yang bertanggungjawab. Namun demikian, Hanif juga mengaku menyesal tidak mampu mendeteksi lebih jauh soal potensi bencana.
“Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab terkait dengan bencana ini. Bukan berarti kita tidak sedang berbelasungkawa, kita sangat berduka. Kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujar dia
“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim ini. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi,” lanjutnya.
