Ketua KPPS di Cianjur Meninggal Dunia, Begini Kronologisnya
Jakarta, IDN Times - Seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kertajati, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia 2 hari setelah bertugas, Jumat (19/4).
Meski sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat, nyawanya tak berhasil diselamatkan. Diduga, ia meninggal akibat kekelahan menjalankan tugas mengawal Pemilu 2019.
1. Mendiang sempat mengeluh sakit di dada
Camat Cidaun, Herlan Iskandar, menjelaskan bahwa ketua KPPS bernama Somantri itu sempat masuk klinik karena mengeluh sakit di bagian dada pada 17 April. Setelah mendapatkan penanganan, pria yang sudah beberapa kali menjadi panitia pemilu itu pun melanjutkan pekerjaannya di PPS.
Bahkan, memasuki hari kedua setelah Pemilu, pria berusia 50 tahun itu masih sempat mendatangi kantor PPS untuk mengantarkan rekapan dan logistik yang telah dihitung, serta melanjutkan tugas laporan administrasi sampai malam menjelang.
"Menjelang tengah malam, Somantri kembali mengeluh sakit di bagian dada, sehingga tidak sadarkan diri. Petugas keamanan PPS dan anggota membawanya ke RSU Cidaun untuk mendapatkan pertolongan medis," kata Mamat, rekan sesama anggota PPS Kertajati, seperti diberitakan Antara, Minggu (21/4).
2. Somantri meninggal beberapa jam setelah mendapat perawatan
Ia menambahkan, selang beberapa jam mendapat perawatan, Somantri yang diduga kelelahan itu lantas menghembuskan napas terakhir. Keesokan harinya, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat.
Herlan menduga Somantri meninggal dunia akibat kelelahan dan kecapaian karena sejak beberapa hari sebelum dan sesudah Pemilu, bekerja siang dan malam mengurus TPS dan segala hal yang berkaitan dengannya.
3. Pemilu serentak harus dievaluasi
Ia pun berharap, pemilu serentak harus dievaluasi kembali karena menyita waktu dan tenaga panitia. Sehingga, banyak laporan petugas TPS yang meninggal di tempat saat bertugas mengawal pemilu.
"Kami berharap ke depannya jangan sampai terlalu banyak beban yang diberikan pada petugas di TPS dan pemilu serentak harus dievaluasi karena SDM di tingkat daerah belum mumpuni untuk menanggung beban berat, termasuk dituduh tidak jujur dan adil," kata Herlan.
4. Perludem desak pemerintah berikan asuransi
Menanggapi banyaknya korban jiwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah untuk segera mengatur skema asuransi dan perlindungan kepada petugas.
"Para petugas yang menjadi korban jiwa dan yang sakit ataupun luka karena kecelakaan kerja harusnya negara memberi kompensasi yang sepadan," kata Direktur Perludem, Titi Anggraini di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (21/4).
