Kirim Amicus Curiae, Hasto Bantah PDIP Coba Intervensi MK
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membantah surat Amicus Curiae yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4/2024) ditujukan untuk cawe-cawe putusan hakim yang disampaikan pada Senin pekan depan.
Menurut Hasto, Megawati Soekarnoputri hanya menyampaikan perasaan, pikiran dan perasaan bagaimana ketika Indonesia ini dibangun.
"Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDIP tidak akan mengintervensi kedaulatan hakim MK. Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan hakim MK, tetapi kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan ekonomi," ujar Hasto menjawab pertanyaan IDN Times, Selasa.
Ia mengingatkan hakim konstitusi agar tetap menjadi benteng demokrasi dan konstitusi berdasarkan suatu keadilan yang hakiki.
Surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan itu setebal 11 halaman. Di bagian terakhir terdapat tulisan tangan Presiden kelima itu. Namun Megawati menyebut dirinya sendiri sebagai warga negara bukan Ketua Umum PDIP.
Melalui surat tersebut, Megawati mengaku tidak bisa berdiam diri ketika ada upaya nyata untuk merusak demokrasi di dalam Pemilu 2024.
"Saya telah mencurahkan seumur hidup saya untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Karenanya, ketika ada upaya nyata yang dilakukan untuk merusak demokrasi di dalam pemilu 2024, dan bahkan kerusakannya sudah terasa, saya tidak bisa berdiam diri," demikian tulis Megawati.
Di dalam Amicus Curiae itu, Megawati juga kembali menyinggung bahwa ia dulu yang memilih lokasi Gedung MK harus berada di dalam ring satu. Permintaan itu ia sampaikan kepada Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie.
"Saya sengaja mencarikan sendiri lokasi MK dengan mengingat sifat, tugas pokok, fungsi dan kedudukan MK di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai benteng konstitusi dan demokasi," kata dia.
Menurut Megawati, lokasi ring 1 bagi MK menandakan bahwa MK memiliki marwah, wibawa, dan lambang bagi tegaknya keadilan yang hakiki. Ia pun berharap agar MK bisa menghadapi dua ujian besar lewat PHPU Pilpres 2024.
"Dengan mencermati kuatnya pengaruh politik kekuasaan yang saat ini mencoba menyentuh independensi MK, saya berharap agar MK mampu menghadapi dua ujian besar. Pertama, ujian untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sirna akibat dibacakannya putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Kedua, ujian untuk memeriksa sengketa pemilu presiden dan wakil presiden dalam jangka waktu yang singkat, namun mampu menampilkan keadilan yang hakiki sesuai sikap kenegarawanan para hakim MK," kata dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.
