KLHK Buka Akses Karbon Global, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci
- KLHK menyediakan pedoman khusus agar proyek-proyek mitigasi yang sudah berjalan dapat langsung diintegrasikan ke sistem pasar karbon tanpa harus memulai proses dari awal.
- Mekanisme ekonomi karbon diciptakan untuk menjadi solusi pembiayaan bagi proyek hijau yang belum visible secara ekonomi, seperti energi terbarukan atau konservasi hutan.
- Kunci utama, integritas jaga reputasi harga karbon
- Kesuksesan pasar karbon bergantung pada kepercayaan publik
BOGOR, IDN Times – Indonesia memasuki era baru dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan memanfaatkan mekanisme ekonomi karbon. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah merampungkan serangkaian kerja sama internasional yang krusial, membuka jalan bagi proyek-proyek penurunan emisi nasional untuk diakui dan diperdagangkan di pasar global.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Ary Sudjianto, menyebut langkah ini sebagai upaya unlocking ekonomi karbon Indonesia.
“Selama tujuh bulan terakhir kami melakukan unlocking ekonomi karbon. Langkah ini memastikan proyek mitigasi perubahan iklim di Indonesia dapat berjalan dengan pengakuan internasional. Yang penting sekarang adalah jalannya dulu,” kata Ary di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).
KLHK telah menjalin kerja sama pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement atau MRA) dengan lima skema sertifikasi karbon terbesar di dunia. Ini bertujuan menjamin bahwa kredit karbon yang dihasilkan proyek-proyek di Indonesia diakui secara global.
Lima kerja sama itu yakni Gold Standard, kuat di proyek tech-based (energi terbarukan, efisiensi), Plan Vivo, spesialis di proyek natural-based berskala kecil, seperti petani hutan. Verra, skema terbesar yang mencakup hampir 90 persen proyek global, baik tech-based maupun natural-based, GC (Global Carbon Council), Letter of Intent dengan PuroEarth kuat di biotech (biomassa).
"Dengan lima kerja sama ini, kita sudah mencakup sekitar 90 persen kebutuhan untuk proyek-proyek karbon, jadi sudah bisa jalan," ujar Ary.
1. Proyek lama tak perlu start over, ada GAPA khusus
Ary menyampaikan, KLHK menyadari banyak proyek mitigasi yang sudah berjalan, bahkan ada yang sudah di tahap akhir penerbitan kredit. Untuk menghindari pemborosan waktu dan biaya, KLHK menyiapkan pedoman khusus.
"Arahan dari Pak Menteri LH, kita akan membuat semacam GAPA, semacam pedoman untuk memberikan dasar hukum bagaimana kita memproses proyek-proyek yang sudah ada," jelas Ary.
Langkah ini , kata dia, memastikan bahwa proyek-proyek lama, seperti pembangkit energi terbarukan (solar panel, tenaga angin) atau rehabilitasi mangrove, bisa langsung diintegrasikan ke sistem pasar karbon tanpa harus mengulang seluruh proses dari awal.
2. Dana karbon jadi suntikan vital proyek yang jomplang
Ary menjelaskan bahwa mekanisme ekonomi karbon ini diciptakan untuk menjadi solusi pembiayaan, bukan sekadar mencari keuntungan. Banyak proyek hijau, seperti energi terbarukan atau konservasi hutan, yang secara ekonomi belum visible atau bankable.
"Dana karbon ini akan mengisi selisih agar proyek-proyek itu menjadi visible secara ekonomi, sehingga bisa berjalan," terangnya.
Ia mencontohkan, proyek pemasangan solar cell di atas bendungan yang keekonomiannya masih kurang, bisa menjadi layak dijalankan berkat suntikan dana karbon. Tujuan utamanya adalah pembiayaan untuk mencapai target penurunan emisi nasional sebesar 31,89 persen pada 2030.
3. Kunci utama, integritas jaga reputasi harga karbon
Meskipun sudah ada tujuh hingga delapan perusahaan yang siap bertransaksi dengan target awal 3,4 juta ton karbon dari satu proyek nature-based di akhir 2025, Ary menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang terletak pada satu hal, kepercayaan.
"Yang diperdagangkan adalah sertifikat atau pernyataan bahwa perusahaan atau proyek berhasil menurunkan emisi, maka yang harus dijaga adalah jangan sampai terjadi pelanggaran integritas," katanya.
Menurut Ary, harga karbon ditentukan oleh pasar, dan seperti hukum pasar saham: "Kalau reputasi baik, harga naik; kalau ada isu buruk, harga turun. Karena itu, pasar karbon bergantung pada kepercayaan publik."
Demi memperkuat fondasi hukum dan integritas ini, lanjutnya, KLHK kini juga tengah merevisi regulasi untuk mempertegas pengaturan Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market), yang sebelumnya belum diatur secara detail.
