Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

KSAD: Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Permintaan Pemda

KSAD: Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Permintaan Pemda
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam jumpa pers usai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya Sih
  • KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan pembubaran nobar film Pesta Babi dilakukan atas permintaan pemerintah daerah, bukan instruksi langsung dari TNI AD.
  • Pemda menilai acara nobar berpotensi memicu keributan sehingga meminta bantuan Dandim untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah gangguan ketertiban.
  • Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pembubaran tersebut bukan arahan pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan, pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda). Ia membantah memberikan instruksi langsung pembubaran itu.

Maruli mengatakan, pemda menilai acara nobar Pesta Babi berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat.

"Ya, itu... itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Maruli mengatakan, pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut. Ia pun membantah pembubaran nobar film tersebut menunjukkan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu.

"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah pembubaran nobar film Pesta Babi merupakan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, pemutaran film itu berlangsung di sejumlah lokasi.

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sunariyah Sunariyah
EditorSunariyah Sunariyah

Related Articles

See More