Mahasiswa Aceh Tolak Kelola Migas di 4 Pulau Bersama Sumut
Jakarta, IDN Times - Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya menggelar demo di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).
Mereka meminta agar pemerintah membatalkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Keempat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Koordinator Aksi, Muhammad Gamal menegaskan, rakyat Aceh menolak keras adanya usulan agar keempat pulau tersebut dikelola bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Terlebih, wilayah itu disebut memiliki potensi cadangan minyak dan gas (migas).
Gamal meyakini, Pemerintah Provinsi Aceh bisa mengelola sendiri migas di empat pulau tersebut. Toh, Aceh memiliki lembaga mandiri untuk mengelola migas melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
"Kami tidak menerima dikelola bersama, ini hak milik rakyat Aceh. Ini adalah keistimewaan rakyat Aceh. Dengan keistimewaan ini kami berharap mampu mengelola Aceh sendiri. Kita tahu juga, ada dana otsus, Aceh punya daerah otsus juga dan itu hampir habis. Kami tidak mau terlalu berharap dengan pemerintah pusat. Kami ingin mandiri sendiri dengan kekayaan kami yang ada di aceh," ujar dia di lokasi.
Mereka meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, Mendagri telah merendahkan martabat masyarakat Aceh, termasuk upaya perdamaian yang dilakukan sejumlah presiden terhadap perdamaian konflik Aceh di masa lalu.
Selain itu, mereka juga mendorong agar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA dicopot. Safrizal juga dianggap jadi salah satu yang berperan dalam penyerobotan keempat pulau Aceh tersebut.
Gamal menegaskan, berdasarkan catatan sejarah, keempat pulau itu merupakan hak adminstrasi pemerintah daerah Aceh.
"Bagaimana perasaan orang tua kami, tanah kelahirannya diporak-porandakan orang yang ada di dalam (Kantor Kemendagri)," tegas dia.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bobby membeberkan isi pertemuannya dengan Muzakir Manaf. Ia mengajak pengelolaan empat pulau itu dengan kolaboratif.
“Walaupun bicara tentang pengelolaan, karena katanya di sana diambil Sumut karena ada potensi wisata, potensi yang lain, kalau memang bicara tentang itu, kita kelola sama-sama. Tapi bukan itu poin utamanya. Bukan itu, bukan itu yang menjadi awal kita ajak kelola sama-sama biar bisa diambil Sumut, bukan. Kita ajak agar seluruh masyarakat kami yang di Aceh merasa aman-nyaman, melakukan aktivitasnya, seluruh warga Aceh yang ada di Sumut aman-nyaman melaksanakan aktivitas,” pungkasnya.
