Megawati Minta Kemenkes Pertahankan BPJS, Anggaran Harus Ditambah
- Megawati Soekarnoputri meminta program BPJS Kesehatan tidak diutak-atik saat amanat upacara Kemerdekaan ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan.
- Ketua Umum PDIP tersebut mendesak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan mempertahankan BPJS Kesehatan serta menambah anggarannya untuk masyarakat luas.
- Megawati menyoroti kesulitan warga menghadapi biaya dan administrasi rumah sakit, menegaskan pemerintah wajib memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak diutak-atik.
Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan amanat sebagai inspektur upacara peringatan Kemerdekaan ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
“Saya lho yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang,” kata Megawati di Jakarta Selatan, Senin.
Ia pun meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempertahankan program BPJS. Bahkan, Presiden kelima RI itu meminta anggaran BPJS Kesehatan ditambah.
“Tolong dengarkan ya Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, Keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak. Saya enggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya apa?” ujarnya.
Bukan tanpa alasan, beberapa kali Megawati kerap menemui rakyatnya yang kesusahan saat menghadapi administrasi BPJS Kesehatan.
“Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat ada apa Bu kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Lho kenapa? Cari duit Bu, ini sudah mesti diberi duit kalau tidak tidak bisa masuk,” ujar dia.
“Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu seharusnya kerja dari pemerintah Republik Indonesia,” lanjutnya.
