Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD DPR, Buntut Sebut Luhut Brutus
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koordinator Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB), Risman Hasibuan.
Risman mengatakan, laporan itu terkait dengan kritik Masinton kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Relawan Indonesia Bersatu melaporkan saudara Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari PDIP, yang mana kami melihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan, di mana beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika kepada bapak Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Lisman di Senayan, Senin (18/4/2022).
1. Kritik ke Luhut tidak etis karena pembantu presiden
Kritik Masinton ke Luhut sebelumnya terkait big data dan wacana penundaan Pemilu 2024. Risman mengaku tidak terima dengan narasi yang digunakan Masinton terhadap Luhut.
“Seharusnya beliau tidak elok menyuarakan ini ke publik, apalagi meyerang secara frontal bapak Luhut yang kita anggap orang tua juga,” kata dia.
2. LBP disebut Brutus oleh Masinton
Risman menyinggung omongan Masinton yang menyebut LBP adalah brutus. Sebelumnya kritik tersebut disampaikan Masinton dalam sebuah agenda diskusi bersama salah satu media.
Menurut Risman, semestinya Masinton menyampaikan kritik di sebuah forum dan langsung ditujukan kepada LBP. Masinton, dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR RI, bisa membuat rapat dengar pendapat mengundang Menko Luhut dan memberikan kritik di forum tersebut.
“Kita sangat menyayangkan narasi yang dikeluarkan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan adalah brutus, ini sangat disayangkan apalagi beliau sangat berjasa besar membantu presiden Jokowi,” kata dia.
3. Masinton minta RIB bawa data Luhut 110 juta warganet tunda Pemilu
Dihubungi terpisah, Masinton Pasaribu meminta RIB untuk memberikan big data warganet yang diklaim Luhut ingin penundaan Pemilu 2024. Menurutnya kebohongan informasi tak bisa ditutupi oleh intervensi berbentuk tekanan pelaporan.
“Raykat menanti pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim ingin menunda pemilu,” kata Masinton kepada IDN Times, Senin (18/4/2022).
“Kalau yang melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik,” ujarnya.
