Muhammadiyah Desak BoP untuk Kemerdekaan Palestina
- Indonesia perlu mengupayakan agar Palestina menjadi anggota BoP
- Indonesia perlu mengambil peran diplomatik
- Indonesia perlu tetap konsisten menuntut Israel
Jakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LHKI) menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang dibentuk atas usulan Presiden Donald Trump pada 29 September 2025.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni menyampaikan Indonesia perlu secara aktif memperjuangkan agar Charter BoP diselaraskan dengan resolusi DK PBB No. 2803 yang menjadi dasar hukum pembentukannya.
"Indonesia juga harus mendesak BoP untuk menyampaikan tujuan yang jelas dan terbuka, yakni dicapainya kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, dan penghentian perampasan tanah Palestina oleh Israel, terutama di West Bank," tegas Syafiq dikutip Senin (9/2/2026).
1. Indonesia perlu mengupayakan agar Palestina menjadi anggota BoP
Syafiq mengatakan mengingat Israel sebagai pihak penjajah justru masuk dalam BoP, sementara Palestina tidak, maka Indonesia berdasarkan konstitusi untuk menghapus penjajahan perlu mengupayakan agar Palestina menjadi anggota BoP.
"Selain itu, perlu didorong keterwakilan masyarakat sipil Palestina. Apabila keanggotaan Palestina tetap ditolak, Indonesia perlu menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di dalam BoP," katanya.
2. Indonesia perlu mengambil peran diplomatik
Syafiq mengatakan Indonesia perlu mengambil peran diplomatik untuk mendorong rekonsiliasi nasional antar faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah, sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif.
"Indonesia juga perlu memastikan bahwa pasukan perdamaian di Gaza tetap dalam kerangka PBB dan mendapat mandat dari PBB. BoP perlu membuka ruang dan memberi izin dan jaminan keamanan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bekerja di Gaza dan seluruh wilayah Palestina," ujarnya.
3. Risiko penyalahgunaan dana
Indonesia juga perlu memastikan bahwa setiap personel yang ditugaskan dalam misi internasional di Gaza hanya menjalankan fungsi perlindungan warga sipil, rekonstruksi, layanan sosial dan kesehatan, bukan kepentingan politik pihak tertentu.
Muhammadiyah juga mengingatkan besarnya iuran dan risiko penyalahgunaan dana, Indonesia sebaiknya tidak bergegas menjadi anggota tetap.
"Sebagai alternatif, Indonesia dapat menegosiasikan agar kontribusi dana diarahkan khusus untuk membiayai operasi pasukan dan misi kemanusiaan Indonesia di Gaza," ucapnya
3. Indonesia perlu tetap konsisten menuntut Israel
Meskipun Indonesia nantinya akan duduk bersama dengan Israel di BoP, Indonesia perlu tetap konsisten menuntut Israel mempertanggungjawabkan tindak kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina, yakni kejahatan genosida, kejahatan pembersihan etnik (ethnic cleansing).
"Apabila rekomendasi di atas tidak dijalankan atau tidak disepakati, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel, maka sesuai janji Presiden Prabowo yang telah beredar luas di media, Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi dan komitmen moral terhadap kemerdekaan Palestina," ujarnya.
