Menag Bicara Peran Ekoteologi dalam Hubungan Manusia dan Lingkungan
- Bumi merupakan titipan Tuhan kepada manusia
- Menag beberkan tantangan di era AI
- Manusia harus bisa memegang kendali pada AI
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pandangannya mengenai ekoteologi serta urgensi peran agama dan kesadaran manusia di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut disampaikan saat menghadiri konferensi internasional di Mesir yang diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.
Forum internasional ini turut dihadiri oleh Menteri Wakaf yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, Usamah Al-Sayyid Al-Azhari. Selain itu, tampak hadir pula sejumlah ulama, intelektual, cendekiawan, dan peneliti dari berbagai penjuru dunia. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Agama didampingi oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Muchlis M Hanafi, serta Tenaga Ahli Menteri Agama, Bunyamin Yafid.
Mengawali sambutannya, Nasaruddin Umar menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungan penuh yang diberikan sehingga konferensi tersebut dapat terlaksana.
Menag menguraikan makna tanggung jawab manusia dalam kacamata Islam. Ia menjelaskan, tanggung jawab tidak semata-mata soal mencari nafkah, tetapi juga mencakup dimensi moral, amanah sosial, serta kesadaran mendalam untuk menjaga kelestarian bumi.
“Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/1/2026).
1. Bumi merupakan titipan Tuhan kepada manusia
Menag mengatakan, dalam pandangan Islam, bumi merupakan titipan Tuhan dan bukan hak milik mutlak manusia. Oleh sebab itu, upaya memakmurkan bumi harus dibarengi dengan menjaga keseimbangan alam. Segala bentuk profesi yang merusak keseimbangan tersebut dianggap telah melenceng dari esensi ibadah dan tujuan pembangunan peradaban yang sesungguhnya.
Gagasan Menteri Wakaf Mesir mengenai pembangunan peradaban sebagai kewajiban agama disambut positif oleh Menag. Ia juga sepakat dengan pemikiran tokoh Aljazair, Malik bin Nabi, yang menyatakan, peradaban tidak sekadar tumpukan materi, melainkan struktur moral dan kemanusiaan yang utuh. Peradaban yang dibangun atas relasi manusia, tanah, dan waktu tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya dorongan spiritual dan moral yang mampu mengarahkan manusia, mengontrol naluri, memberikan makna pada waktu, serta mengubah tanah dari bahan mentah menjadi nilai peradaban.
Oleh karena itu, masalah ketertinggalan dan krisis nilai tidak dapat diatasi hanya dengan mengadopsi produk peradaban jadi atau meniru teknologi maju semata. Solusinya terletak pada perbaikan kualitas manusia serta pembangunan kembali hubungan mereka dengan nilai, waktu, dan etos kerja.
“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dan terbangun dalam nurani manusia, bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” kata Nasaruddin.
“Jika nilai-nilai hilang, naluri akan bebas tanpa kendali. Dan ketika naluri lepas kendali, manusia kehilangan kompas etiknya,” sambungnya.
2. Menag beberkan tantangan di era AI
Dalam pandangan Menag, tantangan utama di era AI bukanlah pada kecanggihan algoritma, melainkan pada upaya mempertahankan sisi kemanusiaan. Dunia saat ini membutuhkan profesi yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga beretika dan memiliki hati nurani. Di sinilah agama berperan sebagai penunjuk arah moral bagi kemajuan, pelindung martabat manusia, dan penjaga makna profesi di tengah dunia yang berubah cepat.
“Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk, kami berupaya meneguhkan pemahaman ini melalui pengaitan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional, serta penguatan etika kerja dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, kami memberi perhatian khusus pada isu kecerdasan buatan serta kaitannya dengan wacana keagamaan dan otoritas pengetahuan,” papar Menag.
“Berbagai diskusi ilmiah yang kokoh, melibatkan para ulama dan pemikir besar Indonesia, menegaskan bahwa kecerdasan buatan sebesar apa pun kemampuan analisisnya, tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. Fungsinya harus tetap berada sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti untuk fatwa atau bimbingan keagamaan,” ucap dia.
3. Manusia harus bisa memegang kendali pada AI
Nasaruddin berujar, para ahli menekankan tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengatur dan mengendalikan penggunaan AI agar manusia tetap memegang kendali dengan akal dan tanggung jawab etisnya. Agama harus tetap menjadi sumber petunjuk dan makna, bukan sekadar data yang diolah menjadi jawaban teknis.
Otoritas keagamaan di era AI adalah otoritas yang bersifat ilmiah dan moral, yang menggabungkan teks, rasionalitas, realitas, dan maqashid syariah dengan kesadaran penuh terhadap perubahan zaman.
“Dunia kita hari ini tidak kekurangan para ahli, tetapi kekurangan nilai-nilai yang menuntun keahlian itu. Dunia tidak hanya memerlukan akal yang maju, melainkan juga akhlak yang kokoh, tanggung jawab peradaban, dan pandangan kemanusiaan yang menyeluruh,” imbuhnya.
