Menkop Ferry: Koperasi Pilar Utama Wujudkan Kedaulatan Rakyat
- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi dibentuk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menjadi agen pembangunan, sejalan dengan gagasan para pendiri bangsa.
- Seminar di Jakarta digelar untuk mendukung arah ekonomi Presiden Prabowo Subianto, termasuk penerapan sistem ekonomi Pancasila dan konsolidasi gerakan transformasi koperasi.
- GREAT Institute menilai penguatan koperasi mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945; Koperasi Merah Putih diharapkan menyalurkan subsidi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merata.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, kehadiran koperasi di Indonesia dirancang khusus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam seminar bertajuk Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 Membangun Koperasi sebagai Pilar dan Kemandirian Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
"Sejarah telah menjelaskan bahwa koperasi hadir bukan tanpa alasan. Melalui perjuangan dan pandangan para founding fathers Indonesia, koperasi hadir untuk menjadi jawaban sekaligus agen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat," ujar Ferry.
1. Selaras dengan visi ekonomi Presiden Prabowo
Ferry mengungkapkan, seminar ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap arah kebijakan ekonomi yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan saat ini bertekad mengimplementasikan sistem ekonomi Pancasila secara utuh.
"Oleh karena itu, karena ide transformasi dan perubahan sudah dimulai dari Istana langsung oleh Bapak Presiden, acara ini tidak lain adalah ingin menerjemahkan perubahan besar yang ingin dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan kami di Kementerian Koperasi bersama dengan Great Institute dan para narasumber, pembicara-pembicara yang hadir ini ingin kita konsolidasikan gerakannya," kata dia.
2. Pembentukan koperasi bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menyatakan penguatan sektor koperasi merupakan turunan langsung dari amanat konstitusi, implementasi Pasal 33 UUD 1945.
"Kami mencoba menjelaskan bahwa cita-cita Presiden dalam membangun perekonomian bangsa tidak dapat dilepaskan dari program-program yang menyentuh kedaulatan rakyat secara utuh, salah satunya melalui reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 melalui penguatan koperasi," ucap Syahganda.
3. Solusi kesejahteraan lewat Koperasi Merah Putih
Syahganda menaruh harapan besar agar koperasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara merata. Salah satunya melalui optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai distributor barang subsidi.
"Kalau dijumlahkan antara uang Koperasi Merah Putih dan subsidi-subsidi yang akan disalurkan melalui itu di bawah kontrol Pak Ferry (Menteri Koperasi), bagaimana itu bisa menjadi agen pembangunan yang betul-betul menyejahterakan," bebernya.
