Mendagri Sebut Biaya Sekolah di Singapura Lebih Murah Ketimbang Jakarta

Ia menceritakan, saat bertugas belajar mengambil program doktor selama empat tahun di Singapura, dirinya tidak perlu mendatangi sekolah satu per satu untuk mendaftarkan anak-anaknya.

Sebagai warga negara asing, Tito memperoleh Foreign Identity Number (FIN). Nomor identitas tersebut digunakan untuk mengakses portal Kementerian Pendidikan Singapura secara daring.

Melalui sistem itu, ia cukup memasukkan data ketiga anaknya. Beberapa hari kemudian, pemerintah Singapura mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik mengenai sekolah yang akan ditempati masing-masing anak.

Tito menilai biaya pendidikan di Singapura lebih rendah bukan semata karena uang sekolahnya lebih murah, melainkan karena sistem pendidikan yang terintegrasi mampu memangkas berbagai pengeluaran lain.

Ia membandingkan pengalamannya ketika anak-anaknya bersekolah di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan. Saat itu, biaya sekolah mencapai sekitar Rp1,6 juta per anak setiap bulan atau Rp4,8 juta untuk tiga anak. Belum lagi, Tito harus menanggung uang saku harian, membeli kendaraan, membayar sopir, hingga biaya bahan bakar karena lokasi sekolah cukup jauh dari rumah.

"Anak-anak saya itu sekolah di salah satu sekolah anak saya nyebut, di Jakarta Selatan, yang nggak jauh dari tempat saya kerja di Mabes Polri. Sekolah favorit. Satu anak Rp1,6 juta. Tiga anak Rp4,8 juta. Saya harus ngasih makan mereka, uang jajan 50 ribu ya. Per hari, tiga orang jadi 150 ribu. Karena jauh dari rumah ya, dan saya nggak bisa nganter, saya ngasih juga butuh kendaraan, saya harus beli kendaraan buat anak-anak saya, bertiga. Setelah itu perlu supir, bayar supir. Perlu bensin. Ya kan? Jadi hitungannya, Rp4,8 juta, ditambah supir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi," ungkapnya.

Sementara di Singapura, pemerintah memberikan subsidi pendidikan sehingga biaya sekolah hanya sekitar 100 dolar Singapura per bulan. Dengan nilai tukar saat itu sekitar Rp6.000 per dolar Singapura, biaya pendidikan yang dibayarkan sekitar Rp600 ribu per anak.

"Ketika saya di Singapura, karena sekolahnya standar semua SD-nya. Jangan salah. Itu di Singapura, mereka enggak punya sumber daya alam. Natural resources-nya nggak ada. Jadi mereka invest di human capital, human resources. 30 persem anggaran untuk pendidikan. Sehingga sekolahnya standar semua SD-nya. Nah begitu standar semua, makanya menggunakan sistem zonasi. Kita begitu email, masukkan ke portal pelayanan publik tadi tanpa harus ke sana, dia kita dipilihkan sekolah yang terdekat dari rumah," ucap Tito.

Selain itu, sekolah yang ditetapkan berada dekat dengan tempat tinggal, sehingga anak-anaknya cukup berjalan kaki sekitar lima hingga tujuh menit.

"Jadi kita sekolah jalan kaki, karena cuma 5 sampai 7 menit. Mereka lebih sehat, tidak perlu beli mobil, nggak perlu sopir, nggak perlu minyak. Jadi intinya kalau ngerti tekniknya, triknya bisa lebih murah," ujarnya.

Menurut Tito, efisiensi tersebut tidak terlepas dari sistem pemerintahan digital yang telah diterapkan Singapura. Ia mengatakan seluruh proses pendaftaran sekolah dilakukan secara daring melalui satu portal layanan pemerintah tanpa perlu mendatangi kantor pendidikan maupun sekolah.

Pengalaman itu bisa menjadi salah satu contoh bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong penerapan Electronic Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia menjelaskan, nantinya berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga layanan administrasi lainnya akan diintegrasikan dalam satu aplikasi dengan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Data yang terlengkap dan paling update itu adalah data Dukcapil. Karena itu menjadi fondasi utama untuk membangun e-government agar pelayanan publik lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran," kata Tito.