Cerita Pengalaman Mendagri Kagum dengan Digital Government Singapura
- Mendagri Tito Karnavian terkesan dengan layanan publik digital Singapura saat studi doktoral, karena warga dapat mengakses kebutuhan pemerintahan secara daring tanpa mendatangi kantor.
- Tito menceritakan pendaftaran sekolah anak dan janji layanan kesehatan di Singapura dilakukan melalui portal, dengan penempatan serta jadwal pemeriksaan dikirim lewat email.
- Pemerintah ingin mengembangkan SPBE dan Satu Data Indonesia berbasis data Dukcapil untuk mengintegrasikan layanan, memangkas birokrasi, serta meningkatkan kecepatan dan transparansi pelayanan publik.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, membagikan pengalamannya merasakan langsung sistem digital government saat menempuh pendidikan doktoral di Singapura. Pengalaman tersebut membuatnya terkesan, karena hampir seluruh layanan publik dapat diakses secara daring tanpa masyarakat harus datang ke kantor pemerintahan.
Menurut Tito, kemudahan layanan digital itulah yang kini ingin diterapkan pemerintah melalui pengembangan Electronic Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Ia menilai digitalisasi akan memangkas birokrasi, sekaligus membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.
"Kalau dikerjakan dan betul terjadi, itu luar biasa. Ditambah lagi dengan Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan pondasi datanya adalah data Dukcapil," kata Tito saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
1. Cerita mendaftarkan anak sekolah tanpa datang ke kantor
Tito mengisahkan pengalamannya ketika menempuh studi S3 di Singapura selama empat tahun. Saat itu, ia membawa ketiga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
Ia mengatakan proses pendaftaran sekolah dilakukan sepenuhnya secara digital. Setelah memperoleh Foreign Identity Number (FIN), ia cukup masuk ke portal Kementerian Pendidikan Singapura, mengisi data anak-anaknya, lalu menunggu pemberitahuan melalui surat elektronik mengenai sekolah yang ditetapkan.
"Saya tidak perlu datang ke kantor pendidikan atau ke sekolah satu per satu. Beberapa hari kemudian saya mendapat email yang berisi sekolah untuk anak pertama, kedua, dan ketiga," ujarnya.
Menurut Tito, sistem tersebut berjalan karena seluruh sekolah dasar memiliki standar layanan yang relatif sama, sehingga penempatan siswa dilakukan berdasarkan lokasi tempat tinggal.
2. Berobat cukup pesan lewat portal
Tak hanya sektor pendidikan, Tito juga mengaku terkesan dengan layanan kesehatan berbasis digital di Singapura. Ia mengatakan masyarakat cukup mengakses portal Kementerian Kesehatan untuk membuat janji dengan dokter, tanpa harus mengantre berjam-jam di rumah sakit.
Setelah memilih layanan yang dibutuhkan, sistem akan mengirimkan jadwal pemeriksaan lengkap melalui email, mulai dari tanggal, jam, dokter yang menangani hingga ruang pemeriksaan.
"Datang ke rumah sakit sudah ada jadwalnya, ketemu dokter pada jam yang sudah ditentukan. Tidak perlu menunggu lama, karena semuanya sudah diatur oleh sistem," katanya.
Pengalaman tersebut menjadikan Tito semakin yakin pembangunan Electronic Government bisa membantu masyarakat di Indonesia. Nantinya, berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan pemerintah daerah akan diintegrasikan ke dalam satu portal digital yang menggunakan data Dukcapil sebagai fondasi utamanya.
3. Digitalisasi juga untuk mencegah birokrasi berbelit
Tito menilai sistem pemerintahan berbasis digital bukan hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga cara untuk menghilangkan birokrasi yang berbelit. Termasuk memperkecil peluang terjadinya praktik penyimpangan dalam pelayanan publik.
Tito mencontohkan, masyarakat tidak lagi perlu berpindah-pindah kantor untuk mengurus layanan atau bertemu banyak petugas, karena seluruh proses dilakukan secara elektronik melalui satu aplikasi yang terintegrasi.
"Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Orang tidak perlu lagi datang ke banyak kantor untuk mengurus satu layanan," ujar Tito.
