Menteri LH Mulai Selidiki Kasus Banjir Sumatra: Hukum Harus Ditegakkan
- Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mulai menyelidiki kasus banjir Sumatra akibat illegal logging.
- Hanif menegaskan penegakan hukum harus dilakukan karena korban sudah terlalu banyak.
- Kementerian LH akan memanggil pimpinan 8 perusahaan yang diduga terlibat sebagai biang kerok banjir Sumatra.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mulai menyelidiki kasus banjir Sumatra yang diduga kuat terjadi karena illegal logging. Delapan perusahaan pun terseret dalam kasus ini.
Hanif menegaskan, hukum harus ditegakkan dalam kasus ini karena korban banjir Sumatra sudah terlalu banyak. Ia menegaskan tidak boleh ada dispensasi dalam kasus ini. Hal ini disampaikan Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
"Kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini tentu korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi-despensasi ke dalam kasus ini," kata Hanif.
Hingga pukul 10.47 WIB, Rabu (3/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui portal resmi mereka mencatat, korban meninggal dunia telah mencapai 753 jiwa dan 650 jiwa masih dinyatakan hilang. Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui pendekatan hukum pada banjir Sumatra.
Hanif juga akan memanggil para pimpinan perusahaan yang diduga kuat menjadi biang kerok penyebab banjir Sumatra pada Senin (8/12/2025). Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan kajian citra satelit dan ditemukan delapan perusahaan yang diduga kuat terlibat.
"Kemudian mulai hari Senin seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan lock lock pada banjir tersebut kami akan undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada deputi gakkum," kata Menteri Hanif.
Bencana banjir dan longsor di Sumatra mulai terjadi pada 25 November 2025 setelah hujan deras turun tanpa henti. Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution kemudian menetapkan status darurat pada 27 November 2025.
