Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Menteri PPPA: Anak Tak Cukup Dilarang Main Gadget, Harus Diberi Solusi

Menteri PPPA: Anak Tak Cukup Dilarang Main Gadget, Harus Diberi Solusi
Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)
Intinya Sih
  • Pemerintah menerbitkan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan PP TUNAS untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
  • Kementerian PPPA meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia berbasis desa guna memperkuat pola asuh keluarga dan melibatkan perempuan, PKK, serta lembaga masyarakat.
  • Kementerian PPPA mendorong permainan tradisional sebagai solusi agar anak tidak bergantung pada gadget sekaligus menanamkan nilai sosial dan karakter positif.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Aturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital.

Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi, dalam Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

1. Kekerasan terhadap anak tinggi karena penggunaan gadget yang tidak bijak

Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)

Menteri PPPA mengatakan, tingginya angka kekerasan terhadap anak menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan perlindungan di ruang digital. Berdasarkan analisis internal kementerian, penggunaan gadget dan media sosial yang tidak bijak menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Ia menyebut, kementeriannya menyambut baik hadirnya aturan ini karena dapat memperkuat upaya perlindungan anak di ranah digital.

“Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya yang paling bahagia, karena berdasarkan analisis internal yang kami lakukan, tingginya angka kekerasan terhadap anak salah satu penyebabnya adalah penggunaan gadget atau media sosial yang tidak bijak, khususnya bagi anak-anak,” ujarnya.

2. Program Ruang Bersama Indonesia dorong penguatan pola asuh keluarga

Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)
Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian PPPA mendorong penguatan pola asuh keluarga melalui program Ruang Bersama Indonesia. Program ini juga dinilai sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.

“Maka solusi atau tawaran yang kami lakukan adalah melalui program Ruang Bersama Indonesia. Program ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 87 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan,” ujar Arifah.

Ia menjelaskan, program ini dijalankan berbasis desa dengan melibatkan perempuan di tingkat komunitas, PKK, dan lembaga masyarakat.

“Salah satu hal yang kami lakukan adalah langkah strategis melalui Ruang Bersama Indonesia berbasis desa. Program ini bertujuan menguatkan pola asuh dalam keluarga dengan menggerakkan perempuan-perempuan di tingkat desa yang bekerja sama dengan PKK, serta lembaga masyarakat untuk memperkuat pola asuh tersebut,” tambahnya.

3. Permainan tradisional didorong untuk membangun karakter anak

Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)
Rapat Koordinasi Implementasi PP TUNAS di Press Room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Yovita Arnelia)

Selain penguatan keluarga, Kementerian PPPA juga mendorong penyediaan aktivitas alternatif bagi anak agar tidak terlalu bergantung pada gadget.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah menghidupkan kembali permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal.

“Untuk itu, salah satu hal yang kami tawarkan melalui Ruang Bersama Indonesia adalah pemahaman bahwa anak-anak tidak bisa hanya dilarang, tetapi juga harus diberikan solusi. Jika anak-anak tidak boleh bermain gadget, lalu apa yang bisa mereka lakukan?” kata Arifah.

Ia menilai permainan tradisional memiliki nilai penting dalam pembentukan karakter anak.

“Maka salah satu yang kami tawarkan adalah memaksimalkan pemanfaatan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Kami memilih pendekatan ini karena melihat bahwa permainan tradisional memiliki filosofi yang sangat tinggi dalam membangun karakter anak Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, permainan tradisional juga mengajarkan nilai sosial dan kebersamaan.

“Dalam permainan tradisional, tidak ada yang bermain sendiri. Minimal dimainkan oleh dua orang hingga sepuluh orang. Di sana ditanamkan nilai bagaimana anak-anak harus antre, saling menghargai, tidak boleh curang, dan tanpa disadari permainan tradisional juga menanamkan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

Share
Topics
Editorial Team
Sunariyah Sunariyah
EditorSunariyah Sunariyah
Follow Us

Latest in News

See More