Menteri PPPA Minta Forum Anak di Ngada Aktif Kembali

- Arifah Fauzi menyampaikan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024, di mana sebesar 7,28 persen atau sekitar 1,6 juta anak usia 13-17 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa dalam 30 hari terakhir.
- Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya kehadiran dan kesediaan untuk mendengarkan anak-anak tanpa menghakimi sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada mereka.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong Pemerintah Daerah Ngada untuk kembali aktif mendampingi Forum Anak di Ngada.
Hal ini dilakukan karena Forum Anak bisa jadi jembatan komunikasi anak dengan kebijakan pemerintah.
“Kami memotivasi Forum Anak di Kabupaten Ngada untuk mengaktifkan kembali perannya sebagai pelopor dan pelapor. Tentu saja pemerintah daerah harus berkomitmen mendampingi Forum Anak dalam setiap kegiatan edukasi dan sosialisasi mereka," kata dia dikutip Kamis (19/2/2026).
1. Ada 1,6 juta anak usia 13-17 tahun pernah alami masalah kesehatan jiwa

Arifah mengatakan, keberadaan Forum Anak di daerah ini adalah penyampai pesan bagi pengambil keputusan untuk memperhatikan kepentingan anak.
Hal ini disampaikan saat dia berdialog dengan perwakilan anak dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ngada pada Sabtu (14/2/2026).
Dia pun menyinggung hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024, di mana sebesar 7,28 persen atau sekitar 1,6 juta anak usia 13-17 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa dalam 30 hari terakhir atau dalam periode rentang waktu itu. Selain itu, hanya 21,69 persen anak usia 15-17 tahun yang memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di luar jam sekolah.
“Perlu ditumbuhkan budaya saling peduli di antara anak dan teman-teman sebaya mereka. Jika melihat teman yang murung, sedih, atau menarik diri, jangan diabaikan," kata dia.
2. Bukan cuma solusi tapi kehadiran untuk mendengar

Oleh karena itu, kata dia, dalam pendekatannya, perlu praktek sapa, dekati, dan dengarkan tanpa menghakimi. Arifah mengatakan, kadang yang dibutuhkan bukan solusi, tetapi kehadiran dan kesediaan untuk mendengar.
"Pemerintah akan selalu menyediakan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan suaranya. Tidak boleh ada satu pun anak yang merasa dirinya tidak berarti, tidak didengar atau merasa sendirian,” ujar dia.
3. Harapan adanya edukasi seksual

Perwakilan SMAN 1 Bajawa, Tristan Lionel, menyampaikan minimnya edukasi kesehatan reprodukasi dan mental di sekolah, serta ketakutan anak dalam melaporkan perundungan dan kekerasan seksual.
“Kami berharap pemerintah dapat memasukkan edukasi seks dalam kurikulum pendidikan agar anak- anak usia sekolah dapat mengenali batasan diri, memahami risiko kekerasan seksual, serta memiliki keberanian untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan yang tidak pantas,” kata Tristan.















