Muncul Istilah Neo Orba, Apa Bedanya dengan Orde Baru?
Jakarta, IDN Times - Istilah neo orde baru (orba) muncul dengan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lantas, apa beda neo orba dan orde baru?
Pengamat politik Prof Muhammad Athoillah Shohibul Hikam atau Prof AS Hikam mengatakan, perbedaan utamanya berada di sistem politik. Dia menjelaskan, pada masa orba menggunakan sistem politik military otoritarian sebagai senjata untuk membungkam lawannya.
Sementara, neo orba menggunakan formal konstitusional demokrasi.
“Dari dua ini jelas ada perbedaan yang cukup kualitatif, karena setidaknya karena neo atau yang disangka ini mempunyai semacam basis normatif sebagai konstitusional,” ujar AS Hakim dalam Diskusi Daring bertajuk Fenomena Neo Orba di Pilpres 2024: Demokrasi di Simpang Jalan? yang disiarkan di kanal YouTube Forum Intelektual Muda, dikutip Rabu (24/1/2024).
1. Penjelasan dari sisi pembangunan ekonomi
Hikam kemudian menjelaskan dari sisi pembangunan ekonomi di masa orde baru, yakni menerapkan sistem ekonomi kapitalis berbasis pada intervensi negara, yang dicampur dengan kekuatan kapital swasta. Sedangkan neo orde baru menggunakan restrukturisasi ekonomi dan pembangunan ekonomi atau disebut neoliberalisme.
"Ini sudah diikuti oleh hampir semua negara-negara yang ada di pinggir, di pusat maupun di seberang,” kata dia.
2. Karakter orde baru sengaja dimunculkan demi langgengkan kekuasaan
Dalam kesempatan itu, pengamat komunikasi politik Henri Subiakto mengatakan, munculnya fenomena neo orde baru (orba) di era kekinian merupakan hal yang sengaja dihadirkan. Dia mengatakan, neo orba dimaknai sebagai karakter orde baru yang dimunculkan untuk kepentingan Pilpres 2024.
“Orde baru, neo yang baru. Apa itu? Salah satunya intimidasi adanya penggunaan kekuasaan,” ucap Henri.
3. Aparat jadi represif
Henri mengatakan, aparat di masa Pemilu 2024 di sejumlah daerah menjadi represif untuk mengendalikan berbagai represif. Menurutnya, aparat yang dimaksud tidak hanya TNI, Polri, tapi juga ASN yang berada di sejumlah instansi.
“Dulu kekuatan ini dipakai oleh Orba, sekarang dipakai lagi di dalam konteks Pemilu 2024. Untuk apa? Untuk memproses kalangan tertentu yang tidak mengikuti kehendak mereka,” kata dia.
