Legislator Gerindra Usul 1.000 Layar Bioskop Desa, Pakai APBN 2027
- Rahmawati dari Fraksi Gerindra mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN 2027 untuk memperluas akses masyarakat terhadap film nasional dan daerah.
- Ia menyoroti kesulitan PH kecil dan menengah dalam mendapatkan akses penayangan di bioskop nasional akibat dominasi PH besar, sehingga banyak film daerah tidak bisa tayang luas.
- Rahmawati meminta pemerintah menerbitkan aturan yang menjamin ruang penayangan bagi film lokal serta menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati meminta dukungan Kementerian Keuangan, untuk menyiapkan insentif fiskal bagi PH kecil dan menengah di daerah. Ia pun turut mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui anggaran APBN 2027 guna memperluas akses masyarakat terhadap film nasional dan daerah.
Usulan itu disampaikan Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang dibentuk Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
"Dan juga kepada Kementerian Keuangan mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027," kata Rahmawati dalam siaran TV Parlemen, dikutip Sabtu (23/5/2026).
1. PH kecil menengah kesulitan karena akses terbatas
Ia turur menyoroti kondisi rumah produksi (production house/PH) kecil dan menengah yang dinilai kesulitan mendapatkan akses penayangan di bioskop nasional akibat dominasi PH besar.
Rahmawati prihatin setelah mendengar langsung keluhan dari sejumlah pelaku perfilman daerah, terutama dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya juga cukup miris mendengar tadi para PH-PH kecil curhat dan saya sedih juga. Karena ini juga dari dapil saya terutama daerah yang tertinggal ya, 3T, juga kerap aspirasi seperti itu,” kata Rahmawati.
2. Film daerah tak bisa tayang di bioskop
Menurut dia, keterbatasan akses layar bioskop menjadi persoalan utama yang dihadapi PH kecil dan menengah. Akibatnya, banyak film daerah tidak memperoleh kesempatan tayang yang memadai meski memiliki peminat tinggi di masyarakat.
Rahmawati mencontohkan film “Uang Panai” yang sempat diputar di Tarakan, Kalimantan Utara. Ia menyebut antusiasme masyarakat, khususnya warga Bugis di daerah tersebut, sangat tinggi terhadap film itu.
“Mereka itu menonton itu sampai berapa kali hanya karena studio yang diberikan hanya beberapa tempat sehingga mereka itu terbatas Pak Ketua,” ujarnya.
3. Minta kementerian terkait perluas penayangan film
Karena itu, Rahmawati mendorong pemerintah melalui Kementerian terkait untuk menerbitkan peraturan yang menjamin ruang penayangan bagi film lokal dan produksi daerah. Ia mengusulkan adanya standar minimal layar bioskop untuk film nasional maupun film daerah, termasuk perluasan skala penayangan film lokal setiap tahunnya.
“PH-PH kecil itu bisa hidup. Karena sekarang mereka itu hidup segan mati tidak mau, istilahnya seperti itu,” ucapnya.
Menurut Rahmawati, negara perlu memastikan terciptanya ekosistem perfilman yang inklusif dan berkeadilan agar film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tapi mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif. Ini seperti amanat Asta Cita dari Pak Presiden Prabowo,” kata dia.
