PAN Tantang Luhut Buka Big Data 110 Juta Pendukung Pemilu Ditunda
Jakarta, IDN Times - Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka data berisi 110 juta akun di media sosial yang diklaim mendukung penundaan Pemilu 2024.
Guspardi menyebut klaim tersebut harus dibuktikan untuk mendukung pernyataan Luhut.
“Kalau memang ada banyak, ya diungkap saja, kenapa harus ditutupi? Ini masalah data, makanya harus transparan,” ucap Guspardi saat dihubungi, Kamis (17/3/2022).
1. Beda data Luhut dan pengamat
Guspardi juga menekankan pada perbedaan data yang disampaikan Luhut dan beberapa pengamat atau lembaga survei. Sebab, beberapa lembaga survei menyebut ada kecenderungan masyarakat menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga meminta Luhut membandingkan big data miliknya dengan hasil suvei dari lembaga survei terpercaya yang ada di Indonesia.
“Kan banyak analis, pengamat, lembaga survei itu yang membantah klaimnya (Luhut). Hasil survei kan menyatakan justru berbanding terbalik,” ucapnya.
2. Dua lembaga survei bantah Luhut
Diketahui klaim Luhut soal 110 juta orang di medsos mendukung penundaan Pemilu 2024 berbanding terbalik dengan temuan dua lembaga survei di Indonesia.
Pertama survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 23 Februari-3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden.
Survei tersebut menunjukkan bahwa 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sementara itu responden tak puas dengan Jokowi namun menentang penundaan Pemilu 2024 sebesar 87,3 persen.
Kedua ada survei yang digelar pada akhir 2021 oleh Indikator Politik. Menurut survei tersebut, 67,2 persen responden memilih berganti kepemimpinan melalui Pemilu 2024 meski sedang dalam keadaan pandemik COVID-19.
3. Big data PDIP berbeda dengan Luhut
Tanggapan mengenai klaim big data milik Luhut juga disampaikan oleh Ketua DPR sekaligus anggota fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani.
Puan mengatakan data milik Luhut berbeda dengan data milik PDIP. Partainya juga disebut memiliki data sendiri dan berbeda dengan data milik Luhut.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan (hasilnya) tidak termasuk seperti data yang pernah disampaikan," ujar Puan ketika berbicara di Gedung Nusantara DPR, belum lama ini.
