DPD RI Bentuk Pansus Papua, Film Dokumenter Bakal Dipertimbangkan
- DPD RI tengah finalisasi pembentukan Pansus Papua untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait isu sosial, lingkungan, dan pembangunan di wilayah tersebut.
- Yorrys Raweyai menyoroti film dokumenter Pesta Babi serta proyek strategis nasional di Merauke yang dinilai berdampak besar terhadap hutan dan kehidupan masyarakat adat.
- KSAD Maruli Simanjuntak menjelaskan pembubaran nobar film Pesta Babi dilakukan atas permintaan pemda demi keamanan wilayah, bukan instruksi langsung dari TNI.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan, DPD RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua yang saat ini dalam proses finalisasi. Ia mengatakan, persoalan Papua harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut ruang hidup masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di wilayah tersebut.
Menurut Yorrys, berbagai persoalan di Papua bukanlah isu baru. Selama ini, kata dia, DPD RI menerima banyak aspirasi dari berbagai masyarakat, terkait situasi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.
“Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” kata Yorrys dalam keterangan, dikutip Kamis (28/5/2026).
"Kalau saya itu biasa, dan bagus sekali untuk kita tindak lanjuti. Salah satu faktor juga yang menjadi masukan di kami untuk dalam rangka proses pembahasan Pansus ini," sambung dia.
1. Soroti film dokumenter Pesta Babi buatan Dhandy Laksono
Lebih lanjut, Yorrys turut menyoroti polemik film dokumenter Pesta Babi yang dinilai tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak semata dilihat dari judul yang dianggap provokatif.
“Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua. Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua,” katanya.
Yorrys juga menegaskan tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film tersebut. Menurutnya, di era keterbukaan saat ini, pelarangan terhadap karya atau diskusi publik justru tidak relevan.
“Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” kata dia.
2. Sebut proyek PSN Merauke berdampak luas bagi lingkungan
Yorrys juga menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare.
“Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ujar dia.
Ia meminta semua pihak menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun wilayah lain di Indonesia. Selain itu, Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat adat. Ia menyoroti adanya laporan harga pembebasan tanah yang sangat rendah dan tidak manusiawi.
“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” kata dia.
3. KSAD sebut pembubaran nobar film Pesta Babi permintaan Pemda
Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda) karena dinilai berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat.
Ia membantah telah memberikan instruksi langsung untuk membubarkan nobar itu.
"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Maruli mengatakan, pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut. Ia pun membantah, pembubaran nobar film tersebut menunjukkan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah. Gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," kata dia.
