Pigai Curhat Uang Pribadinya Habis: Saya Aktivis, Hidup Lama Menderita

Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai curhat uang pribadinya habis karena digunakan Kementerian HAM untuk menyalurkan bantuan sosial. Ia menyebut, negara tidak memberikan anggaran bagi Kementerian HAM terkait pemberian bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026). Ia membahas soal pemulihan korban pelanggaran HAM, konflik sosial, bencana alam, dan masyarakat terdampak karena kebijakan pembangunan. Pigai mengatakan, pemberian bantuan dari pemerintah memang didominasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Khusus yang pemberian melalui bantuan pemerintah itu memang biasanya didominasi oleh Kementerian Sosial. Tapi kita sedang melakukan upaya-upaya karena kami jujur Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami nggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa," kata dia.

"Saya sendiri, Pak Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," sambungnya.

Pigai menyebut, pihaknya merasa malu tidak bisa mengajak Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso kunjungan ke daerah karena keterbatasan anggaran.

"Saya malu juga undang Pak Sugiat untuk bantu di Medan karena kita nggak punya anggaran yang disediakan. Kalau kita punya anggaran enak, sehingga apa? Terpaksa kita keluar dari gaji yang dikasih oleh negara," tuturnya.

Ia lantas mengatakan, tidak masalah mengeluarkan uang pribadi jika berprofesi sebagai pengusaha. Pigai mengaku hidup sebagai aktivis yang tidak memiliki banyak penghasilan, sehingga sudah lama menderita.

"Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, Pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Pigai berharap negara bisa menyediakan anggaran bantuan sosial untuk direalisasikan Kementerian HAM, sehingga saat terjadi konflik bisa turun langsung ke lapangan memberikan bantuan,

"Jadi maksudnya kalau kami ini disediakan ada anggaran bantuan sosial, bantuan pemerintah di Kementerian HAM, maka ketika terjadi konflik kami bisa turun bantu. Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran," tutur dia.